Repelita [Jakarta] - Purnawirawan perwira tinggi telik sandi membongkar isi pembicaraan tertutupnya dengan lingkaran kekuasaan tertinggi ihwal polemik keabsahan dokumen akademik mantan penguasa.
Eks intelijen tersebut secara terbuka mempertanyakan sejauh mana pemahaman kepala negara saat ini terhadap kontroversi berkepanjangan yang terus memecah belah publik.
ADVERTISEMENT
Pertemuan privat di kediaman petinggi kabinet dimanfaatkan untuk mencecar langsung pengurus istana mengenai kejelasan arah kebijakan penyelesaian masalah tersebut.
Contohnya saja kasus ijazah.
Ketika saya dipanggil ke Kertanegara kemarin, ujar figur militer senior itu.
Ia menceritakan dirinya melontarkan pertanyaan keras kepada pejabat teras istana mengenai informasi yang sampai ke meja kerja presiden.
Lebaran kemarin.
Saya tegas-tegas bertanya kepada Mensesneg, Pak Prabowo tahu enggak kalau ijazah Jokowi palsu?, ucapnya.
Berdasarkan kesaksian sepihak tersebut, pihak istana mengeklaim presiden telah mengetahui isu sensitif yang melibatkan mantan presiden ketujuh tersebut.
Tahu, katanya.
Presiden sudah mengingatkan Kapolri agar tidak ada kriminalisasi, tuturnya.
Namun, klaim percakapan itu murni bersumber dari pengakuan pribadi tanpa adanya konfirmasi resmi dari pihak istana negara.
Meskipun pimpinan tertinggi disebut telah memberi instruksi pencegahan, proses hukum terhadap pegiat sosial yang mempersoalkan ijazah tetap berjalan.
Fakta penegakan hukum di lapangan dinilai sangat kontradiktif dengan klaim arahan penghentian kriminalisasi yang sebelumnya disampaikan kepada publik.
Tapi ternyata apa?
Tetap saja terjadi kriminalisasi terhadap Roy Suryo cs, cetusnya.
Situasi tersebut dibaca sebagai cerminan masih adanya rasa sungkan psikologis dari pemerintahan saat ini terhadap bayang-bayang rezim lama.
Di sini kita bisa lihat bagaimana Presiden masih ada rasa ewuh pakewuh untuk menyentuh persoalan-persoalan Jokowi yang seperti itu, imbuhnya.
Perselisihan identitas akademik itu dinilai sudah berkembang terlalu jauh hingga merusak tatanan keharmonisan elemen masyarakat nasional.
Kemudian Presiden juga harusnya tahu bahwa persoalan ijazah palsu Jokowi ini membuat bangsa ini terbelah, ujarnya.
Pemerintah dipandang lamban mengambil sikap tegas dalam meredam ketegangan horizontal yang kian meruncing di tengah masyarakat.
Harusnya ini diambil sikap oleh Presiden, tapi tidak, sesalnya.
Sebagai jalan keluar, ia sempat mengusulkan agar pemerintah menempuh jalur damai menyeluruh demi memulihkan stabilitas politik bangsa.
Walaupun kemarin mungkin kalau sudah tidak ditahan ada campur tangan.
Tapi itu tidak menyelesaikan persoalan hukumnya, jelasnya.
Gagasan rekonsiliasi nasional dinilai jauh lebih bermanfaat untuk meredakan ketegangan tanpa harus mengorbankan pihak manapun.
Harusnya begini, sekarang Presiden bersikap, Yuk kita rekonsiliasi.
Itu lebih bagus, tidak ada pihak yang dirugikan, terangnya.
Bahkan, ia sempat menyarankan agar seluruh proses hukum terkait kontroversi dokumen tersebut dihentikan demi kepentingan persatuan bersama.
Bahkan mungkin waktu itu saya bilang, bagaimana kalau Presiden menghentikan proses hukum? Bisa-bisa saja, tandasnya.
Kendati demikian, usulan tersebut diyakini sulit direalisasikan akibat masih kuatnya ikatan emosional politik masa lalu.
Itu dia, masih ada perasaan enggak enak hati, perasaan berutang budi, dan segala macam, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
