Repelita Jakarta - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali melontarkan kritik tajam terhadap lambatnya penanganan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret jajaran elite kepolisian.
ADVERTISEMENT
Pandangan kritis tersebut disampaikan Effendi Gazali saat hadir sebagai narasumber dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Witjaksono di kanal YouTube iNews TV pada Selasa, 10 November 2026.
Ia menilai proses hukum yang berjalan saat ini terlampau lamban lantaran sidang kode etik profesi untuk mencopot pangkat para tersangka pun belum juga dilaksanakan.
Menurutnya, pencopotan pangkat melalui sidang etik seharusnya didahulukan agar proses pemeriksaan pidana berjalan setara tanpa ada lagi sekat hierarki jenderal bintang tiga maupun bintang empat.
Lebih jauh, Effendi mengungkapkan kesaksian pribadinya menjelang pemilihan presiden lalu mengenai adanya pimpinan salah satu kelompok relawan pendukung Joko Widodo di luar Projo yang menghubunginya lewat sambungan telepon.
Dalam percakapan telepon tersebut, tokoh relawan yang cukup dikenal luas itu mengajaknya ikut mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan dalih pemerintahan Prabowo hanya akan berjalan selama dua tahun sebelum digantikan oleh Gibran.
"Saya sudah menghadap Bapak dan katanya ini memang untuk dua tahun saja," kata Effendi Gazali menirukan ucapan pimpinan kelompok pendukung Joko Widodo dalam tayangan kanal YouTube iNews TV tersebut.
Mendengar klaim yang dinilai tidak masuk akal dan menabrak aturan konstitusi tersebut, Effendi langsung membantah keras serta memutus sambungan telepon sambil menegaskan bahwa gagasan tersebut sangat ngawur.
"Enggak bisa kalian ngawur," tegas Effendi.
Berpijak pada potongan peristiwa masa lalu serta skenario pergantian kekuasaan dua tahun tersebut, Effendi berkeyakinan bahwa implikasi politik dari terbongkarnya skandal penyadapan presiden saat ini pasti akan mengarah kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Ia juga mengingatkan publik agar mencermati secara jeli siapa aktor intelektual di balik penyadapan maupun jenis perangkat spionase yang digunakan, apakah sekadar LIMS atau melibatkan alat sadap canggih seperti Pegasus dan Candiru.
Di sisi lain, mantan Kepala BAIS TNI Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B Ponto turut menyoroti penempatan ribuan personel Polri di luar struktur organisasi selama satu tahun terakhir sebagai rangkaian perilaku pendahulu yang wajib diselidiki melalui tim gabungan pencari fakta demi menjaga kedaulatan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
