Repelita Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Charles Honoris, menilai kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap mengucurkan insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup sementara adalah tindakan yang tidak masuk akal.
"Dengan rakyat keracunan kok SPPG-nya malah diguyur Rp6 juta per hari? Ini kebijakan yang benar-benar tidak masuk akal dan membalikkan logika," tegas Charles kepada awak media di Jakarta pada Kamis, 30 April 2026.
ADVERTISEMENT
Ia menyoroti ironi pahit di mana pihak yang telah lalai hingga menyebabkan kejadian keracunan massal justru mendapat hadiah berupa aliran dana segar dari negara.
"Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik," ujar Charles dengan nada kesal.
Menurut Charles, kebijakan ini bertolak belakang secara langsung dengan narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.
Di satu sisi, penghematan anggaran terus didorong di berbagai sektor dengan target pengurangan belanja yang signifikan.
Namun di sisi lain, dana negara tetap mengalir deras ke unit yang sama sekali tidak beroperasi karena sedang menjalani sanksi pelanggaran.
"Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan sebagai sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?" ujarnya dengan nada heran.
Ia bahkan mengingatkan potensi pemborosan anggaran dalam jumlah yang sangat besar jika kebijakan tersebut terus dijalankan tanpa evaluasi menyeluruh.
Lebih jauh, Charles menilai bahwa anggaran sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
Dana tersebut bisa dialihkan untuk program pendidikan nasional atau untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan.
"Dana itu seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan malah dibuang percuma untuk membayar unit yang sedang disanksi karena menyebabkan keracunan," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang yang dijadwalkan segera.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan alasan yang berbeda untuk membela kebijakan kontroversial tersebut.
Ia menyebut insentif tetap diberikan bukan tanpa tujuan yang jelas, melainkan untuk mendukung proses pembenahan internal SPPG.
Menurut penjelasannya, dana sebesar Rp6 juta per hari tersebut digunakan untuk pelatihan karyawan yang masih aktif meskipun dapur ditutup.
Dana itu juga digunakan untuk pemenuhan standar operasional yang selama ini belum terpenuhi oleh pihak mitra.
Serta untuk perbaikan fasilitas fisik dapur yang masih belum sesuai dengan ketentuan teknis dari Badan Gizi Nasional.
"Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan," ujar Dadan mencoba menjelaskan logika di balik kebijakannya.
Per awal bulan April 2026, tercatat sekitar 1.720 unit SPPG ditutup sementara oleh pemerintah pusat karena berbagai alasan.
Penutupan ini umumnya disebabkan oleh belum terpenuhinya persyaratan teknis yang sudah ditetapkan sejak awal program.
Persyaratan tersebut antara lain adalah kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL yang memenuhi standar lingkungan.
Selain IPAL, sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi atau SLHS juga menjadi kendala utama bagi ribuan dapur tersebut.
Meskipun demikian, Dadan menyebut secara umum kualitas layanan dari SPPG yang ditutup tersebut sebenarnya cukup baik.
Ia mengklaim bahwa masalah utama hanya terletak pada aspek administratif dan teknis yang sifatnya masih bisa diperbaiki.
"Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan," katanya optimistis.
Perdebatan sengit ini memperlihatkan dua sisi logika yang saling bertabrakan dan sulit untuk dipertemukan.
Pemerintah melalui BGN melihat insentif sebagai investasi untuk perbaikan sistem jangka panjang.
Sementara parlemen melihat kebijakan yang sama sebagai potensi pemborosan uang negara dan masalah etika pengelolaan keuangan publik.
Di tengah polemik yang semakin memanas ini, satu hal yang menjadi perhatian bersama adalah tujuan utama program MBG.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang rawan kekurangan gizi.
"Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok," pungkas Charles mengakhiri kritiknya.
Publik kini menunggu dengan saksama apakah kebijakan kontroversial ini akan segera dikoreksi oleh pemerintah.
Atau justru kebijakan ini akan dipertahankan dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat ke depannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
