Repelita [Jakarta] - Suasana diskusi bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia di Universitas Gadjah Mada mendadak ricuh pada Senin malam.
Acara yang berlangsung di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih.
ADVERTISEMENT
Kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Wamentan Sudaryono, serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memicu aksi protes dari kelompok mahasiswa.
Massa dari Serikat Mahasiswa UGM menyuarakan penolakan terhadap jalannya agenda yang digagas oleh Total Politik tersebut.
Budiman Sudjatmiko dilaporkan segera meninggalkan lokasi melalui pintu belakang saat situasi mulai tidak terkendali.
Nusron Wahid dan Sudaryono sempat mencoba berdialog dengan mahasiswa, namun keadaan yang memanas memaksa pihak kepolisian melakukan evakuasi ketat.
Keduanya akhirnya diangkut menggunakan kendaraan patwal guna menghindari kerumunan massa yang terus melakukan protes.
Ketua SEMA UGM, Sheron Adam Funay, menilai para pejabat tersebut tidak memiliki urgensi untuk membahas nilai Pancasila saat ini.
Ia mengkritik pemerintah yang dianggap abai terhadap berbagai keresahan rakyat di tengah gencarnya aksi demonstrasi di banyak wilayah.
"Di kala masyarakat sudah terlalu sesak dengan kebodohan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini. Rakyat di berbagai kota sudah turun ke jalan, berteriak dengan serenteng tuntutannya, tapi di mana pemerintah saat itu?," ujar Sheron dalam keterangannya, Selasa (16/6).
Sheron merasa ironis melihat pemerintah mendiskusikan ideologi negara saat suara kritis masyarakat justru diredam melalui kriminalisasi.
"Terhinalah mereka ketika berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila di tengah kondisi suara rakyat dibungkam, dikriminalisasi, dan kritik dianggap gangguan," imbuhnya.
Ia menyoroti ketimpangan gaya hidup pejabat yang gemar melakukan kunjungan luar negeri di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan hak dasar rakyat seperti pendidikan dan subsidi bahan bakar minyak.
Rezim Prabowo-Gibran pun disorot karena dianggap lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak bermanfaat.
"Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya rezim layani? Cita-cita Pancasila atau cita-cita untuk berkuasa?," pungkasnya.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
