Repelita Jakarta - Tokoh nasional yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yakni Dino Patti Djalal memberikan sorotan tajam.
Sorotan tersebut dialamatkan langsung kepada langkah hukum yang ditempuh oleh pakar tata negara Denny Indrayana terkait persyaratan administratif.
ADVERTISEMENT
Upaya hukum yang dimaksud berkaitan erat dengan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi ihwal kualifikasi pendidikan wakil presiden.
Melalui pantauan langsung yang dilakukannya, ia menilai bahwa transparansi mengenai latar belakang seorang pemimpin merupakan hak mutlak publik.
Pandangan tersebut didasarkan pada kapasitasnya sebagai ilmuwan politik yang memandang pentingnya keterbukaan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hak mutlak warga negara tersebut mencakup kejelasan mengenai sah atau tidaknya seluruh persyaratan administrasi yang melekat pada seorang pejabat publik.
Tanggapan kritis tersebut disampaikan secara terbuka melalui unggahan di akun X pribadinya pada hari Minggu tanggal 13 September 2026.
"Saya memandang rakyat punya hak yang mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya," kata Dino dalam pernyataan di akun X pribadinya, Minggu (13/9/2026).
Lebih lanjut, ia berargumen bahwa substansi permasalahan ini jauh melampaui urusan personal individu dan sudah menyangkut masa depan demokrasi.
Segala bentuk dugaan pelanggaran administratif atau cacat prosedural dalam tahapan pencalonan dinilai dapat mencederai integritas pemilu secara keseluruhan.
Oleh karena itu, prinsip kesetaraan di depan hukum ditegaskan berlaku tanpa pengecualian bagi setiap warga negara termasuk figur pemegang kekuasaan.
"Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yang berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran," ujarnya.
Dalam pandangannya, figur yang bersangkutan dituntut untuk hadir dan memberikan penjelasan secara langsung guna meredakan polemik yang berkembang luas.
Klarifikasi terbuka tersebut dianggap sebagai langkah paling tepat agar masyarakat dapat menilai duduk persoalan secara objektif dan transparan.
"Gibran perlu memberikan klarifikasi terhadap tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekuensinya," kata Dino.
Bahkan, momentum tersebut dinilai bisa menjadi ajang pembuktian kapasitas kepemimpinan bagi yang bersangkutan di hadapan publik luas.
"Bahkan menurut saya, ini kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan kualitasnya sebagai politisi/pemimpin, dan bagi rakyat untuk menilainya sendiri," ujarnya.
Ia kemudian membandingkan sikap diam tersebut dengan respons yang sebelumnya ditunjukkan oleh kepala negara terdahulu ketika menghadapi isu serupa.
Ketiadaan tanggapan langsung dari pihak terkait dinilai justru memunculkan kesan menghindar dan terlalu mengandalkan pembelaan pihak luar.
"Sampai kini, tidak ada respons apapun dari Gibran - berbeda dari ayahnya yang paling tidak memberikan respons terhadap upaya serupa Roy Suryo dan kawan-kawan," katanya.
Menurut analisisnya, pembelaan yang disampaikan oleh pihak perantara tidak akan pernah bisa menggantikan konfirmasi langsung dari pemilik dokumen.
Kemampuan menghadapi terpaan isu integritas diri sendiri dijadikan tolok ukur utama dalam menilai ketangguhan seorang pemimpin masa depan.
"Bagi saya, logikanya sederhana: kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang?" ujar Dino.
Standar yang tinggi terhadap figur publik dipandang sangat esensial agar masyarakat tidak terjebak pada pengkultusan individu semata.
"We expect more from our leaders," kata Dino.
Ia pun menutup pandangannya dengan sebuah pesan reflektif agar kecintaan terhadap figur politik tertentu tidak mengalahkan kepentingan bangsa yang lebih besar.
"Bagi yang sayang pada Gibran, silakan, tapi Anda sebaiknya lebih sayang pada Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana telah resmi mendaftarkan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 10 September 2026.
Gugatan tersebut mendesak lembaga peradilan konstitusi untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming Raka atas dugaan cacat syarat pendidikan.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu berargumen bahwa kelemahan administratif sejak awal pendaftaran tidak serta-merta gugur oleh pelantikan.
Di dalam dokumen permohonan tersebut, pemohon turut meminta pembatalan keputusan komisi pemilihan serta pencabutan pengesahan jabatan di parlemen.
Langkah konstitusional ini juga mencakup tuntutan agar MPR segera menggelar sidang khusus untuk memilih pengganti posisi wakil presiden dalam batas waktu tertentu.
Dinamika hukum tata negara ini praktis semakin memanaskan konstelasi politik nasional serta menarik perhatian luas dari berbagai kalangan pengamat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
