Repelita Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dipandang sebagai ancaman serius bagi pilar hukum siber karena berpotensi mengganggu stabilitas politik siber nasional.
ADVERTISEMENT
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @DidikMukrianto pada hari Selasa tanggal 3 November 2026.
Langkah hukum yang sedang berjalan di jajaran kepolisian merupakan ujian krusial untuk membuktikan akuntabilitas penegakan aturan siber tanpa pandang pangkat.
Pernyataan dari perwakilan parlemen itu mengulas aspek risiko politik dan keamanan dari perkara siber yang melibatkan oknum internal kepolisian tersebut.
Cuitan di media sosial tersebut menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai dampak kebocoran informasi strategis privat milik kepala negara kepada pihak luar.
Didik Mukrianto menyatakan, “Jika terbukti, bukan hanya soal menghukum individu, melainkan soal menjaga agar Polri tetap menjadi pelindung hukum, bukan ancaman terhadap negara yang seharusnya dilindunginya.”
Unggahan dari pengamat hukum tersebut secara langsung mendorong instansi penegak hukum untuk mengusut perkara siber secara transparan dan tuntas.
Tindakan intersepsi frekuensi tanpa prosedur resmi kepada pejabat tinggi dipandang berisiko memicu ketegangan politik serta konflik sengketa antarlembaga negara.
Oleh karena itu, tata cara penindakan operasional siber forensik digital harus ditegakkan sejalan dengan pembenahan sistem regulasi siber nasional.
Hal ini dinilai sangat krusial guna mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat serta menjaga agar marwah konstitusi hukum negara tetap kokoh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
