Repelita Jakarta - Gelombang aksi protes generasi muda bertajuk Generatie Z Protest digelar di Den Haag, Belanda, Sabtu (31/10/2026) kemarin.
ADVERTISEMENT
Demonstrasi yang digerakkan oleh sekelompok anak muda itu menyoroti persoalan sosial ekonomi yang tengah dihadapi Belanda.
Hal tersebut diungkapkan diaspora Indonesia yang bermukim di Belanda, Dimas Budi Prasetya, saat berbagi cerita dari lokasi aksi.
Menurut Dimas, ada empat tuntutan utama yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut.
Pertama, tingginya biaya hidup atau cost of living.
Kedua, harga kebutuhan pokok yang makin mahal.
Ketiga, krisis perumahan, dan keempat, kesulitan anak muda dalam mendapatkan tempat tinggal.
“Sebagai orang yang tinggal di Belanda, memang kami juga merasakan mengenai hal itu. Yang paling parah memang permasalahan rumah. Sewa apartemen mahal, membeli rumah juga makin susah dan harganya semakin gila,” ujar Dimas, Minggu (1/11/2026).
Dimas menilai, setiap negara pasti memiliki masalahnya sendiri.
Namun, yang ia rasakan selama tinggal di Belanda, pemerintah setempat cukup peduli terhadap persoalan tersebut, salah satunya dari segi kenaikan upah minimum regional (UMR).
Dari data yang ia himpun, gaji UMR di Belanda pada tahun 2020 tercatat sebesar 10,05 euro per jam (brutto) dan pada tahun 2026 naik menjadi 14,99 euro per jam.
“Berapa persen kenaikannya? Sekitar 49,2 persen,” jelasnya.
Sementara itu, tingkat inflasi dalam kurun waktu yang sama, kata Dimas, berada di kisaran 26 persen.
Artinya, kenaikan upah minimum secara umum lebih tinggi daripada kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
“Pajak penghasilan tetap sama, tunjangan yang diberikan juga tidak berubah. Semua orang dapat, tidak ada potongan. Tunjangan langsung masuk ke rekening pribadi masyarakat tanpa embel-embel disunat. Langsung bisa digunakan untuk kebutuhan mereka,” ungkapnya.
Dimas melanjutkan, dengan kondisi pemerintah yang responsif seperti itu saja, rakyat Belanda yang memang dikenal kritis dan gemar menyampaikan pendapat masih menggelar demonstrasi.
Menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah karena merupakan hak warga negara yang patut dihargai.
Yang menarik perhatian dalam aksi kemarin, kata Dimas, adalah adanya diaspora Indonesia yang turut menyuarakan aspirasinya.
Namun, bukan protes kepada pemerintah Belanda, melainkan ditujukan kepada pemerintah Indonesia.
“Bagi saya ini ide yang menarik. Jika begini dunia akan makin tahu, pemerintah Indonesia itu kinerjanya memang sebobrok itu. Sampai-sampai diaspora di luar negeri, yang hidupnya sudah nyaman masih ikut turun aksi. Demi solidaritas, demi empati kepada sesama saudaranya yang jauh di sana,” ujarnya.
Ia menilai, aksi solidaritas tersebut merupakan bentuk kepekaan sosial diaspora terhadap kondisi di tanah air.
Menurut Dimas, hal itu akan sulit dipahami oleh mereka yang tidak memiliki kepekaan dan nurani terhadap sesama.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
