Repelita [Jakarta] - Kasus penangkapan kepala daerah di wilayah Pemalang melalui operasi senyap penegak hukum memicu sorotan tajam terkait karut-marut birokrasi daerah.
Praktik rasuah yang kembali menjerat pimpinan wilayah tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran etik perorangan melainkan cerminan kerusakan struktural yang akut.
ADVERTISEMENT
Penilaian kritis itu diungkapkan oleh politisi tingkat pusat menyusul maraknya kepala daerah yang terjaring operasi penindakan rasuah secara beruntun.
"Secara nasional, daftar kepala daerah yang “dicokok” KPK terus bertambah. Ini bukan coincidence. Ini gejala sistemik," kata Didik Mukrianto melalui akun X @DidikMukrianto pada Rabu (29/7/2026).
Kelemahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan lokal diidentifikasi menjadi pemicu utama suburnya praktik suap serta jual beli posisi jabatan.
Sistem pengadaan barang dan jasa kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi meraup keuntungan pribadi tanpa mengindahkan aturan.
"Budaya “asalkan aman di daerah” membuat banyak pejabat lebih takut kehilangan posisi daripada takut hukum," tegasnya.
Lemahnya sistem pengawasan internal instansi pemerintah turut dituding sebagai faktor pembiaran yang melanggengkan siklus kejahatan keuangan tersebut.
Lembaga pengawas daerah dinilai tidak memiliki taring karena terikat secara struktural dengan pucuk pimpinan yang seharusnya mereka awasi.
"Masyarakat dan media lokal kadang dibungkam atau dikooptasi. Akibatnya, KPK menjadi “pemadam kebakaran” terakhir, bukan sistem pencegahan yang bekerja," sambungnya.
Tindakan penangkapan paksa dinilai hanya bersifat sementara apabila pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem politik tidak segera dilakukan.
Tingginya biaya pencalonan kepala daerah dituding memaksa para pejabat mencari jalur pintas guna mengembalikan modal politik mereka.
Reformasi birokrasi berbasis meritokrasi serta transparansi anggaran mutlak diperlukan agar siklus penangkapan kepala daerah dapat dihentikan.
"OTT Bupati Pemalang adalah cermin, bukan sekadar berita. Ia memperlihatkan bahwa korupsi di daerah sudah menjadi budaya yang dilindungi oleh tata kelola yang lemah dan pengawasan yang setengah mati. Selama reformasi hanya berhenti di retorika dan rapat koordinasi, cerita yang sama akan terus berulang, bupati berganti, rompi oranye tetap datang," pungkasnya.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
