Repelita [Jakarta] - Kebijakan percepatan penyediaan hunian rakyat yang digagas kabinet petahana mendadak menuai kritik tajam dari lembaga pengamat ekonomi independen.
Angka penyaluran bantuan pembiayaan perumahan serta renovasi bangunan swadaya dinilai belum mampu mencerminkan peningkatan taraf hidup riil di tengah masyarakat bawah.
ADVERTISEMENT
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar, memandang capaian ribuan unit rumah tersebut sekadar bersifat seremonial belaka.
“Ini hanya gimmick saja, tanpa data pembanding dan evaluasi yang independen,” kata Askar dalam keterangannya, Jumat, 14 Agustus 2026.
Lonjakan biaya kebutuhan pokok serta ketidakpastian suku bunga pinjaman mengancam kemampuan finansial warga golongan ekonomi lemah dalam melunasi cicilan jangka panjang.
Beban cicilan berdurasi puluhan tahun dikhawatirkan justru menjerat masa tua masyarakat berpenghasilan rendah hingga memasuki masa purna bakti.
Sebelumnya, kepala negara secara terbuka mengakui bahwa volume realisasi pembangunan hunian rakyat saat ini masih tertinggal jauh dari target ambisius.
“Ini masih jauh dari sasaran kita, kita harus bekerja keras untuk tambah juga,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Pemerintah didesak agar segera membuka transparansi data secara menyeluruh guna memastikan efektivitas program populis tersebut tepat sasaran. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
