Repelita [Jakarta] - Langkah komunikasi bidang ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kritik tajam dari Media Wahyudi Askar selaku Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) karena dianggap memicu kecemasan di kalangan penanam modal serta pelaku bisnis pada masa penuh ketidakpastian ini.
Menurut pandangan Askar, jajaran aparatur negara sepatutnya mencurahkan perhatian pada penyusunan strategi peredaman risiko sekaligus menghadirkan rupa kebijakan yang bersandar pada basis data akurat maupun hasil riset mendalam.
ADVERTISEMENT
Ia mensinyalir bahwa proses pembentukan keputusan strategis pada masa sekarang terlampau disetir oleh narasi orasi politik ketimbang hasil telaah ilmiah serta pembuktian nyata yang selaras dengan problematika riil di tengah masyarakat.
"Kalau bicara soal ketidakpastian ekonomi, tidak ada satupun yang bisa kita pastikan apa yang terjadi di masa depan. Tetapi part terbaik yang kita bisa lakukan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah entitas yang terus bisa mendorong pengambilan kebijakan yang rasional, adalah membangun mitigasi risiko yang kuat," kata Askar dikutip, Rabu (20/5/2026).
"Salah satunya adalah terus berupaya menciptakan kebijakan yang berbasis evidence, bukan berdasarkan intuisi sentimen emosional pribadi, bukan berdasarkan memori tahun 1970-an," ujarnya.
Lebih lanjut Askar memaparkan bahwa pola pendekatan yang bersandar pada pembuktian empiris tersebut justru tampak menguap dari sistem tata kelola pemerintahan yang berjalan pada saat ini.
Indikasi kemunduran tersebut dicermati dari sikap Kepala Negara yang dinilai hampir tidak pernah menyitasi rujukan hasil kajian dari lembaga penelitian resmi kepunyaan negara ataupun institusi pendidikan tinggi dalam memformulasikan regulasi finansial.
Dirinya mengaku amat jarang mendapati sang Presiden menyandarkan argumen pada produk riset keluaran BRIN, Bappenas, maupun universitas papan atas tanah air sewaktu menyampaikan pidato kedinasan.
Alih-alih bersumbu pada dokumen penelitian ilmiah yang sahih, keputusan-keputusan yang bersifat krusial justru kerap kali mencuat ke permukaan sesaat setelah orasi politik disampaikan oleh pemimpin tertinggi negara.
"Kalau kita lihat semua narasi presiden hari ini, sangat sedikit sekali bahkan saya tidak pernah mendengar presiden itu mensitasi hasil studi dari BRIN, mensitasi hasil studi dari Bappenas, mensitasi hasil studi dari dosen-dosen UGM, UI, ITB, dan lain-lain," tuturnya.
Kecenderungan seperti itu dipandang menjadi sebuah batu sandungan yang teramat serius dalam iklim pengelolaan administrasi publik di level pemerintahan pusat.
Sebab, Askar menegaskan bahwa sebuah produk kebijakan untuk masyarakat luas idealnya diproduksi lewat tahapan teknokratis yang matang serta terukur, bukan sekadar menjadi luapan reaksi spontan di atas podium.
"Beliau menciptakan kebijakan hanya dengan sebuah pidato politik, gentengisasi, hanya hadir kebijakan setelah beliau pidato coba. Dan hanya di Indonesia yang mungkin itu terjadi," ucapnya.
Tantangan di sektor tata kelola kebijakan ini dirasa semakin berlipat ganda mengingat posisi nilai tukar rupiah terpantau masih berada dalam tren pelemahan yang berlanjut terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.
Lantaran situasi pelik tersebut, Askar mendesak pihak otoritas untuk mengambil tindakan berani berupa peninjauan kembali secara menyeluruh terhadap rentetan agenda strategis nasional yang ditengarai bermasalah.
Beberapa program kerja nyata yang disoroti untuk dievaluasi total di antaranya adalah proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
"Satu solusinya, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program itu," tegasnya.
Sementara itu, demi menekan laju sentimen negatif yang berkembang di lantai pasar modal terhadap pergerakan rupiah, ia menyarankan opsi penghentian sementara aktivitas penyampaian pernyataan publik terkait isu ekonomi oleh Presiden dalam beberapa waktu ke depan.
Pembatasan berkala ini disarankan turut menyasar pada agenda-agenda sakral seperti pembacaan pidato kenegaraan resmi maupun kegiatan sejenis lainnya.
"Kedua, untuk 1, 2, 3 bulan ke depan, jauhkan Pak Prabowo dari mikrofon. Silakan tanya ke investor, ke pelaku usaha, pebisnis, mereka khawatir hanya karena sentimen setiap kali Pak Prabowo berpidato," tuturnya.
Menurut analisis akhir darinya, benang kusut yang terjadi tidak semata-mata bersumber dari gaya penyampaian pesan sang Kepala Negara belaka.
Kemungkinan lain yang tidak kalah besar adalah bersumber dari minimnya pasokan masukan yang berkualitas dari lingkaran dalam kepresidenan menyangkut arah kompas pembangunan ekonomi nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
