[BREAKING NEWS] Utang Whoosh Akhirnya Jadi Beban APBN, Dicicil 30 Tahun ke Depan

Repelita Jakarta - Proyek kereta cepat Whoosh yang semula dijanjikan sebagai skema bisnis murni tanpa beban negara kini berubah haluan karena utangnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Alamak, utang proyek yang digadang-gadang sebagai simbol efisiensi itu akhirnya menjadi tanggungan publik yang harus dicicil selama tiga puluh tahun ke depan.

Ekonom Awalil Rizky mengungkapkan bahwa pernyataan resmi Rosan Roeslani mengonfirmasi restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China akan dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan.

Fakta ini membantah narasi awal yang menyebut proyek tersebut berjalan dengan skema business to business tanpa keterlibatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Total investasi Whoosh membengkak drastis dari 7,2 miliar dolar AS menjadi 8,4 miliar dolar AS akibat pembengkakan biaya yang tidak terkendali di lapangan.

Skema pendanaan proyek sejak awal didominasi pinjaman 75 persen dari China Development Bank sementara 25 persen sisanya berasal dari konsorsium BUMN.

Ketika biaya membengkak dan tidak terhindarkan, negara mulai masuk melalui penyertaan modal kepada badan usaha milik negara sebagai pintu masuk APBN.

Beban utang yang semula hanya ditanggung korporasi kini perlahan bergeser menjadi kewajiban fiskal publik yang harus dibayar oleh rakyat.

Awalil mencatat bahwa restrukturisasi yang diarahkan ke Kementerian Keuangan menandai perubahan fundamental dalam skema pendanaan proyek strategis ini.

PT Kereta Api Indonesia kini menjadi aktor dominan dalam konsorsium setelah sebelumnya posisi tersebut dipegang oleh Wijaya Karya.

Proyeksi pengembalian investasi mencapai tiga puluh hingga empat puluh tahun sehingga memunculkan pertanyaan besar tentang manfaat ekonomi jangka panjang.

Sementara cicilan utang dan bunga berjalan setiap tahun, waktu pengembalian investasi masih membentang panjang tanpa kepastian yang jelas.

Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian disebut telah menyiapkan skema penyelesaian yang akan diumumkan secara resmi.

Namun hingga kini detail mekanisme restrukturisasi belum dibuka secara transparan kepada publik yang berhak mengetahui.

Proyek yang sebelumnya dianggap sebagai bisnis murni kini tak lagi berdiri di atas logika pasar karena telah masuk ke dalam perhitungan negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok