Repelita Jakarta - Langkah strategis dalam penataan hukum pertanahan nasional kembali diambil oleh jajaran parlemen melalui pelaksanaan rapat kerja bersama dengan pihak eksekutif.
Berdasarkan pemantauan informasi dari unggahan video di kanal YouTube tvOnenews pada 21 September 2026, agenda penting tersebut dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR RI guna mengkaji Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria.
ADVERTISEMENT
Pertemuan ini difokuskan untuk mendengar penyampaian laporan panitia kerja sebelum masuk ke tahap pleno pengambilan keputusan tingkat pertama.
Jalannya diskusi krusial mengenai regulasi pertanahan tersebut dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Kehadiran para petinggi parlemen seperti Ketua Baleg Bob Hasan serta jajaran Wakil Ketua Baleg DPR RI memperkuat legitimasi jalannya forum.
Otoritas legislatif berusaha menyamakan persepsi dengan kementerian terkait demi melahirkan payung hukum yang komprehensif bagi pembenahan struktur agraria.
Pihak pemerintah mengirimkan representasi pejabat tinggi pertanahan dan hukum, termasuk Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang hadir setelah sesi pembukaan dimulai.
Unsur eksekutif lain yang turut merapat ke gedung parlemen adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya beserta Wamen ATR BPN Ossy Dermawan.
Kehadiran Wakil Menteri Hukum Edy Hiariej di lokasi rapat semakin menegaskan koordinasi lintas sektoral yang intensif dalam mematangkan draf aturan baru ini.
Regulasi pertanahan yang tertuang di dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria dirancang memiliki cakupan fungsi yang teramat luas bagi publik.
Aturan ini tidak sekadar berfokus pada urusan teknis mengenai pemetaan ulang ataupun redistribusi lahan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan makro pertanahan tersebut diproyeksikan menjadi instrumen hukum utama yang efektif dalam mengurai benang kusut sengketa lahan.
Kehadiran undang-undang baru ini diharapkan mampu menjadi jalan keluar bagi penyelesaian konflik agraria menahun yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pendekatan hukum pertanahan sipil yang lebih humanis dan terstruktur coba dikedepankan demi menjamin asas keadilan bagi seluruh rakyat.
Sinergi antara Baleg DPR RI dan jajaran kementerian kabinet dipacu secara maksimal agar produk hukum yang dihasilkan bersih dari pasal bermasalah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
