Repelita Jakarta - Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah menilai aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Wakil Presiden pada 9 November 2026 menjadi titik balik krusial yang mengguncang posisi Gibran Rakabuming Raka hingga berujung pada pengunduran dirinya.
ADVERTISEMENT
Dalam catatan analisisnya yang dirilis di Bandung pada Jumat, 13 November 2026, M Rizal Fadillah menyebut gelombang massa tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari ARM, APP-TNI, GMKR, TPIP, UI Watch, PEJABAT, Kaukus Daulat Rakyat, Gladiator, Partai Ummat, Kobar, KOMJU, hingga Forum Aksi.
Menurutnya, eskalasi gerakan rakyat semakin menguat setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHU.Pres.XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Kedua putusan lembaga peradilan tinggi tersebut menjadi landasan konstitusional yang kokoh bagi masyarakat dalam menuntut Gibran mundur sekaligus memperkuat dorongan agar DPR segera menggulirkan proses pemakzulan.
Pada aksi tanggal 9 November 2026 itu, sejumlah tokoh seperti Menuk, Azzam Khan, Ustaz Eka Jaya, A Khozinuddin, Moeryono Aladdin, M Rizal Fadillah, Lusiana, Ustaz Radja, Rustam Efendi, Ustaz Afrinaldi, Syamsir, Heru Purwanto, H Yasin, M Saturdaya, dan Ustaz Sambo secara bergantian menyampaikan orasi politik.
Para orator menguraikan berbagai persoalan politik Gibran serta menuntutnya segera meninggalkan Istana Wakil Presiden untuk selamanya yang kemudian ditandai dengan aksi penyegelan gedung meski sempat diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan.
Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar sempat menemui massa sebagai utusan untuk menyampaikan undangan dialog dari Gibran di dalam istana, namun tawaran pertemuan tersebut ditolak secara tegas oleh seluruh delegasi aksi.
Penolakan langsung dari peserta unjuk rasa dan besarnya tekanan massa membuat Gibran merenung dalam dan mengalami guncangan politik hebat hingga akhirnya menemui Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari tanggal 10 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri sembari memohon izin memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazahnya di PTUN dengan mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung.
Pada hari yang sama, kelompok umat Islam di Petamburan di bawah pimpinan Habib Rizieq Shihab menggelar rapat persiapan Milad 212 yang menyepakati agenda Ijtima Ulama serta rencana pengerahan jutaan jemaah ke Gedung DPR pada 2 Desember 2026.
Gelombang tekanan serupa juga disiapkan dari Bandung oleh Dewan Profesor dan Civitas Academika Universitas Padjadjaran melalui rencana apel besar, sementara di Makassar Kaukus Daulat Rakyat Sulawesi Selatan mencanangkan Urun Rembuk Nasional guna mengonsolidasikan ulama serta aktivis se-Indonesia Timur.
Rangkaian desakan publik tersebut akhirnya berujung pada penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada 11 November 2026 yang dilanjutkan dengan penyerahan surat resmi ke pimpinan MPR pada 12 November 2026.
M Rizal Fadillah menegaskan bahwa lepasnya jabatan wakil presiden dari tangan Gibran mengharuskan para aktivis pejuang kebenaran menata ulang strategi perjuangan baru untuk menuntaskan agenda penegakan hukum secara menyeluruh.
Ia menutup ulasannya dengan menyoroti bahwa setelah mantan Kapolri Listyo Sigit ditahan dan Gibran resmi mundur dari jabatannya, kini sorotan publik tertuju pada proses hukum terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk segera ditangkap dan diadili.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
