Repelita Jakarta - Sejumlah tokoh nasional, akademisi, dan politisi menggelar forum diskusi terbuka untuk membedah dampak politik serta konsekuensi hukum pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
Diskusi yang dipandu oleh Faizal Assegaf tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Diskusi Progresif Sinkos Indonesia pada Jumat, 13 November 2026, dengan menghadirkan Dokter Tifa, Roy Suryo, Ahmad Doli Kurnia, Deddy Sitorus, Syukur Mandar, La Ode Ida, hingga Muhammad Taufik.
Dalam forum tersebut, Dokter Tifa mengungkapkan bahwa upaya menelusuri kejanggalan riwayat pendidikan Gibran sebenarnya telah ia mulai bersama Roy Suryo sejak tahun 2023 sebelum akhirnya memicu gerakan publik yang luas.
"Saya ini rakyat jelata, bukan siapa-siapa, tapi saya mampu bersama dengan Mas Roy menjungkalkan wakil presiden," ujar Dokter Tifa di hadapan para peserta diskusi.
Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo mengingatkan masyarakat agar tidak terlena oleh langkah mundurnya Gibran yang dinilai sebagai strategi politik untuk menghindari proses pemakzulan di parlemen sekaligus mengamankan diri dari jeratan hukum.
"Jangan sampai ada deal-deal tertentu karena saya sudah dengar nih Bang Faizal ada deal kalau mundur dia enggak akan diusut semua kasus-kasusnya," tegas Roy Suryo sembari meminta proses hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen tetap dilanjutkan.
Dari sudut pandang parlemen, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa inisiatif pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di DPR muncul secara alami dari kesadaran konstitusional lintas fraksi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
"Urusan di wilayah hukum final sudah selesai, masuk ke wilayah politik, nah wilayah politik itu siapa ya DPR, nah bahwa kemudian di tengah-tengah ada drama terjadi Saudara Gibran mengundurkan diri ya kita juga enggak bisa mengintervensi itu," kata Ahmad Doli Kurnia.
Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus turut menyoroti fenomena populisme serta rekayasa pencitraan politik yang dinilai kerap mengaburkan nalar kritis masyarakat luas di tengah rendahnya tingkat literasi digital.
"Literasi kita kan jauh di bawah negara-negara lain gitu, jadi bayangkan begitu mudahnya rakyat kita ini terharu sampai menangis-nangis enggak tidur habis berapa kotak tisu hanya ada seorang jongkok," ungkap Deddy Sitorus mengkritisi budaya politik pencitraan.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa partainya memiliki kewenangan memverifikasi keaslian ijazah saat mencalonkan kepala daerah di masa lalu karena tugas tersebut sepenuhnya berada di tangan KPU, Bawaslu, maupun lembaga peradilan.
"Apa perangkat yang kita punya untuk memastikan ijazah dia ini asli, bawa ke laboratorium forensik bawa ke pengadilan jadi biar clear cara kita berpikirnya karena ini selalu dipakai untuk menyalahkan PDI Perjuangan, kita enggak punya kewenangan itu," jelas Deddy Sitorus.
Di sisi lain, pegiat hukum tata negara Syukur Mandar menilai bahwa pilihan Gibran untuk mengundurkan diri sebelum dijatuhi sanksi pemakzulan merupakan langkah taktis yang memberikan keuntungan besar bagi kelompoknya.
"Kalau Gibran berhenti di ujung pedang pemakzulan maka itu selesai, tetapi kalau dia memilih opsi mundur itu artinya dia mempersiapkan pertarungan," ucap Syukur Mandar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak tebang pilih dalam memberantas jaringan pelanggar hukum.
Senada dengan hal tersebut, mantan Wakil Ketua KPK La Ode Ida menyoroti lahirnya praktik kriminalisasi dan manipulasi dokumen yang merupakan produk dari kekuasaan otoriter berbungkus populisme.
"Sebetulnya ada insentif besar untuk Geng Solo dengan mundurnya Pak Gibran ini tanpa pemakzulan," tutur La Ode Ida.
Perwakilan mahasiswa mantan Ketua BEM UI Atam turut menyuarakan kekhawatiran agar kelompok lama tidak melakukan politik playing victim untuk menunggangi kritik mahasiswa terhadap pemerintah di masa mendatang.
"Kalau bisa di DPR saya usul lebih baik ditolak saja pengunduran dirinya, lebih baik dia dimakzulkan karena tidak ada sama sekali nama bersih di dalam Jokowi dan Gibran," kata Atam.
Menutup jalannya diskusi, perwakilan pemuda mahasiswa Jakarta Timur menegaskan bahwa berhentinya Gibran tidak boleh menghapus tanggung jawab pemerintahan Prabowo Subianto dalam merealisasikan janji 19 juta lapangan kerja kepada rakyat.
"Gibran boleh berhenti tapi 19 juta lapangan kerja tetap harus ditepati," pungkas perwakilan mahasiswa tersebut di akhir acara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
