Repelita Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia membeberkan kronologi di balik langkah parlemen menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat hingga dinamika pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
ADVERTISEMENT
Penjelasan komprehensif mengenai keseriusan lintas fraksi di DPR serta pandangan konstitusional terkait pemberhentian wakil presiden tersebut disampaikan Ahmad Doli Kurnia dalam forum terbuka di kanal YouTube Diskusi Progresif Sinkos Indonesia pada Jumat, 13 November 2026.
Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa pergerakan para anggota dewan di Senayan dalam merespons polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran bukanlah sebuah drama politik, melainkan lahir secara alami dari kesadaran konstitusional.
Menurutnya, bola panas di parlemen mulai bergulir serius setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah SMA sederajat dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada institusi lain.
"Urusan di wilayah hukum final sudah selesai, masuk ke wilayah politik, nah wilayah politik itu siapa ya DPR," ujar Ahmad Doli Kurnia di hadapan moderator Faizal Assegaf dan para peserta diskusi.
Ia menceritakan bahwa sejak awal dirinya menolak usulan pembentukan panitia khusus atau hak angket karena menilai parlemen tidak perlu membuang energi hanya untuk membuktikan selembar ijazah.
Sebaliknya, Ahmad Doli menjadi salah satu inisiator awal yang mendorong DPR langsung menggunakan hak konstitusionalnya berupa Hak Menyatakan Pendapat setelah Mahkamah Agung turut membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut.
"Makin lama makin terbangun semangat kolektivitas itu dan ternyata rupanya bukan hanya satu dua fraksi, semua fraksi hampir semua anggota cuma kecuali PAN satu orang saja yang tanda tangan," ungkap Ahmad Doli membeberkan soliditas anggota dewan lintas partai.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa pimpinan DPR bersama perwakilan fraksi sebenarnya telah menyepakati jadwal rapat paripurna untuk mengesahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat sebelum akhirnya Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
"Jadi serius enggak ada drama, nah bahwa kemudian di tengah-tengah ada drama terjadi Saudara Gibran mengundurkan diri ya kita juga enggak bisa mengintervensi itu, itu juga hak yang dimilikinya sebagai warga negara," tutur Ahmad Doli.
Terkait polemik dugaan penyisipan Pasal 18 ayat 3 dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang meloloskan syarat pendaftaran calon wakil presiden, Ahmad Doli mengaku telah menelusuri kejanggalan tersebut di Komisi II DPR RI.
Ia menemukan fakta mengejutkan bahwa sebagian komisioner KPU sendiri mengaku tidak mengetahui kemunculan pasal tersebut dan tidak pernah ada catatan rapat resmi terkait perubahan dokumen aturan itu, sementara mantan Sekretaris Jenderal KPU justru kini menduduki jabatan Deputi di Sekretariat Wakil Presiden.
Di sisi lain, Ahmad Doli menyatakan perbedaan pendapat secara terbuka dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai mekanisme konstitusional pengunduran diri wakil presiden.
Jika Yusril berpandangan bahwa pernyataan berhenti dari wakil presiden tidak memerlukan sidang MPR, Ahmad Doli justru menilai MPR tetap wajib menggelar sidang guna mengambil keputusan pemberhentian secara sah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
"Saya kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof Yusril DPR enggak perlu bersidang, tafsir saya terhadap konstitusi DPR MPR harus tetap melakukan sidang memberhentikan gitu," tegas Ahmad Doli.
Ia juga menyoroti kejanggalan redaksi dalam surat pengunduran diri Gibran yang langsung melompat merujuk Pasal 8 UUD 1945 tentang pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tanpa terlebih dahulu memohon pemberhentian kepada MPR.
Menutup pernyataannya, Ahmad Doli mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan peristiwa ini sebagai momentum bersih-bersih menyeluruh terhadap kekuatan nonformal maupun praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti kasus penyadapan massal agar tidak terulang kembali di masa pemerintahan saat ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
