Repelita Jakarta - Praktisi hukum dan advokat senior Ahmad Khozinudin memberikan catatan kritis mengenai fenomena gerakan kolektif jajaran menteri dan pejabat negara yang secara serentak melakukan pembelaan terhadap individu tertentu.
Dalam kapasitasnya sebagai pemandu diskusi pada Kamis, 7 Mei 2026, ia mempertanyakan landasan urgensi dari tindakan para pejabat tinggi tersebut yang seolah pasang badan guna membentengi figur Sekretaris Kabinet.
ADVERTISEMENT
Ahmad Khozinudin menilai bahwa intervensi institusi negara dalam persoalan yang dianggap publik bersifat personal merupakan sebuah bentuk penggunaan wewenang yang tidak relevan dengan tugas pokok pelayan rakyat.
Menurut pandangannya, pengerahan energi dari kementerian-kementerian strategis hanya untuk melakukan sanggahan terhadap kritik pribadi merupakan pemborosan peran negara yang seharusnya difokuskan pada penyelesaian masalah publik.
Ia menyoroti adanya kontradiksi nyata di mana negara menunjukkan respon yang sangat cepat terhadap isu yang menyinggung lingkaran elite, namun nampak sangat lamban dalam menangani jeritan masyarakat kecil.
Persoalan mengenai kedaulatan informasi serta transparansi relasi kuasa di pusat pemerintahan dianggap sebagai isu yang lebih fundamental untuk dibahas daripada sekadar melakukan aksi tangkis terhadap opini individu.
Ahmad Khozinudin juga mengingatkan bahwa di era digital saat ini, setiap upaya untuk melakukan pembatasan terhadap narasi kritis publik justru akan memicu gelombang kecurigaan yang jauh lebih masif di masyarakat.
Melalui ulasan hukumnya, ia mendesak agar batas antara kepentingan publik dan urusan personal para pejabat negara harus tetap dijaga dengan jelas guna menghindari terjadinya penyalahgunaan pengaruh jabatan.
Dinamika pembelaan yang melibatkan jajaran menteri ini dipandang sebagai ujian bagi profesionalitas birokrasi pemerintahan dalam menjunjung tinggi etika bernegara di atas kepentingan kedekatan pribadi tertentu.
Masyarakat diharapkan tetap kritis dalam melihat pola-pola kekuasaan yang nampak mulai bergeser ke arah relasi personal yang dominan guna memastikan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah tetap berjalan efektif.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
