Repelita Jakarta - Polemik potongan video ceramah mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), terus bergulir panas di ruang publik dan media sosial.
Kali ini, pengamat komunikasi politik Ade Armando dalam videonya yang beredar luas memberikan klarifikasi resmi terkait perannya dalam penyebaran konten kontroversial tersebut.
ADVERTISEMENT
Ade mengakui dengan jujur bahwa video ceramah JK yang menjadi polemik itu ia ambil dari media sosial milik orang lain.
Namun, ia menegaskan dengan tegas bahwa dirinya bukanlah pihak pertama yang menyebarkan potongan ceramah yang dinilai tidak utuh itu.
Dalam program talkshow yang dipandu oleh jurnalis senior Aiman Wicaksono, Armando menyampaikan bahwa dirinya hanya mengutip dari konten yang sudah lebih dulu beredar luas di jagat maya.
Ia juga menyinggung soal sumber awal video tersebut yang hingga kini masih ia rahasiakan dari publik karena alasan keamanan pribadi.
"Gini, Pak Said Didu, saya akan jawab nama sumber yang saya kutip itu, nggak bakal di sini. Nggak bakal di sini. Kenapa Mas Aiman?," ujar Armando dikutip dari fajar.co.id pada Kamis, 30 April 2026.
"Kalau sampai saya dipanggil oleh polisi, dan polisi bertanya, di manakah sumber aslinya? Saya akan sebut, tapi tidak di sini," tambahnya dengan nada tegas.
Armando menuturkan bahwa dirinya tidak mengungkapkan sumber asli video tersebut di hadapan publik demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan dirinya.
Dalam perbincangan hangat itu, Aiman sempat mempertanyakan alasan kuat Armando menutup rapat informasi tersebut dari publik yang ingin tahu.
Namun, Armando menegaskan bahwa identitas sumber video merupakan hal yang ia anggap sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
"Buat saya rahasia, karena melihat gaya-gaya orang untuk menyerang saya. Oh enggak, Mas Aiman, saya mau ingatkan. Tapi saya mau jelaskan satu hal," tukasnya membela diri.
Ia kemudian meminta publik dan para warganet agar berhenti menuduh dirinya sebagai pihak yang pertama kali memotong dan menyebarkan video tersebut.
Di sisi lain, dalam tayangan yang sama, tokoh masyarakat Abdul Haji Talaohu menyampaikan dugaan kuat bahwa Ade Armando merupakan pihak pertama yang menyebarkan video kontroversial itu.
Ia mengaku menemukan video tersebut pertama kali melalui tayangan podcast CokroTV yang dibawakan oleh Ade Armando.
Potongan video yang beredar tersebut memicu polemik nasional karena dianggap menampilkan pernyataan Jusuf Kalla secara tidak utuh dan keluar dari konteks aslinya.
Dalam cuplikan pendek itu, JK disebut sedang berbicara mengenai umat Kristen dan konflik antar agama, yang kemudian menuai kontroversi luas dari berbagai elemen masyarakat.
Padahal, dalam penjelasan panjang dan lengkapnya, Jusuf Kalla tengah menguraikan pandangan umat Kristen dalam konflik di Poso dan Ambon.
Penjelasan itu didasarkan pada pengalaman empiris JK saat terlibat langsung dalam upaya perdamaian di kedua wilayah konflik tersebut pada awal era reformasi.
Sebelumnya, sejumlah tokoh nasional bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tingkat pusat mendatangi kediaman Jusuf Kalla.
Pertemuan yang digelar di kawasan Brawijaya pada Selasa, 28 April 2026 itu berlangsung dalam suasana silaturahmi yang hangat.
Para tokoh hadir untuk membahas polemik yang semakin mencuat usai beredarnya potongan video ceramah JK di Masjid Kampus UGM saat bulan Ramadan lalu.
Isu penistaan agama tersebut sebelumnya telah memicu laporan polisi dari sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan.
Sejumlah tokoh Islam pun menyatakan keprihatinan mendalam atas berkembangnya persoalan ini yang dinilai mengganggu kerukunan umat beragama.
Din Syamsuddin didapuk sebagai juru bicara pertemuan untuk menyampaikan hasil diskusi kepada publik.
Ia mengatakan bahwa agenda silaturahmi digelar sebagai bentuk kepedulian para tokoh terhadap situasi yang semakin kontroversial dan memanas.
Din menekankan bahwa dukungan terhadap Jusuf Kalla justru banyak datang dari kalangan tokoh Kristiani nasional.
Mereka berasal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang memberikan testimoni positif tentang JK.
“Pertemuan ini membahas perkembangan terakhir, khususnya terkait tuduhan terhadap Pak Jusuf Kalla yang dinilai tidak berdasar,” ujar Din dikutip dari fajar.co.id pada Rabu, 29 April 2026.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa polemik bermula dari beredarnya cuplikan video ceramah berdurasi sekitar 48 detik saja.
Video tersebut dinilai tidak utuh dan cenderung provokatif karena dipotong dari durasi ceramah yang sebenarnya mencapai puluhan menit.
Ia melihat bahwa penyebaran potongan video yang tidak lengkap itu berpotensi menimbulkan gesekan antarumat beragama jika tidak disikapi secara bijak.
“Video yang beredar sangat tendensius dan berpotensi mengadu domba. Oleh karena itu, ada kalangan advokat dari ormas Islam yang akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi tersebut,” tukasnya.
Din menegaskan bahwa JK dikenal luas oleh publik sebagai tokoh perdamaian yang memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik di berbagai daerah.
Peran tersebut termasuk keberhasilan JK dalam menengahi konflik berdarah di Poso dan Ambon yang memakan ribuan korban jiwa.
Karena itu, ia menganggap tuduhan penistaan agama yang diarahkan kepada JK merupakan fitnah besar yang perlu diselesaikan melalui jalur hukum yang adil.
Dalam kesempatan itu, Din juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, agar tetap menahan diri dan menjaga kesabaran.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Kami mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga ketenangan dan tidak terjebak dalam skenario yang dapat merusak kerukunan bangsa,” imbuhnya dengan nada serius.
Selain itu, Din mengungkap adanya rencana dari sejumlah advokat untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan video tersebut.
Beberapa figur publik yang ikut menyebarkan konten tersebut juga akan diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang ITE.
Ia menegaskan bahwa langkah hukum tersebut bukan semata-mata untuk membela individu bernama Jusuf Kalla.
Langkah itu dilakukan sebagai upaya menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi penyebar konten hoaks di masa depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
