Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan tanggapan santai mengenai sorotan publik terkait keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berdiri di lokasi tidak lazim seperti kawasan pegunungan hingga pemukiman terpencil.
Mantan Ketua MPR RI tersebut menegaskan bahwa titik lokasi bangunan tidak menjadi persoalan utama selama fungsi utamanya untuk menggerakkan perekonomian warga desa tetap berjalan.
ADVERTISEMENT
Ia menilai esensi pembentukan wadah ekonomi ini terletak pada dampak pemberdayaan yang dihasilkan bagi masyarakat di tingkat tapak.
"Ada bilang kok ini di gunung, di desa sebelah-sebelahan. Koperasi lahir itu intinya untuk pemberdayaan masyarakat desa," ujar Zulhas.
Pria yang juga menjabat Ketua Umum PAN ini menerangkan bahwa pemerintah menargetkan seluruh desa memiliki jaringan koperasi mandiri.
Ke depan, berbagai program strategis nasional serta bantuan dari pemerintah pusat bakal dialirkan secara terpadu melalui lembaga tersebut.
"Agar desa punya akses terhadap modal, terhadap pusat produksi, desa punya akses terhadap pemerintahan," jelas Zulhas.
"Sebaliknya pemerintah punya infrastruktur untuk melaksanakan kebijakan," lanjutnya.
Zulhas membeberkan bahwa kepemilikan KDMP murni berada di tangan pemerintah desa beserta seluruh warganya.
Proses fisik pembangunannya diawasi Agrinas dengan dukungan alokasi anggaran dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Koperasi desa miliknya desa, bukan milik siapa-siapa karena uangnya desa, kopdes itu milik desa," ungkap Zulhas.
Di sisi lain, polemik penentuan koordinat KDMP yang viral di ranah digital juga ditanggapi Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong.
Ia menekankan bahwa penetapan lokasi pembangunan sepenuhnya merupakan ranah musyawarah warga desa yang tidak bisa diintervensi pihak luar.
"Sepemahaman saya sih bahwa terkait soal lokasi pembangunan KDMP ini kan dimusyawarahkan di tingkat desa, bahwa misalnya ada penempatan di daerah lain yang kalau misalnya memang apa namanya desa tersebut yang menempatkan di sana maka kita kan tidak bisa masuk terlalu jauh karena mereka yang bermusyawarah," kata Bahtra.
Kendati demikian, Bahtra mengingatkan para pengurus di tingkat desa agar tetap memperhatikan aspek kemudahan akses transportasi bagi masyarakat.
"Kalau misalnya memang ada tempat-tempat dirasa bahwa jauh dari jangkauan nah tentu juga harus menjadi perhatian kita agar lokasi-lokasinya ya memang yang mudah diakses terhadap masyarakat agar mempermudah mereka untuk misalnya belanja di koperasi itu," jelasnya.
Sementara itu, kritikan tajam dilayangkan Pakar Politik Citra Institute Efriza yang mengkhawatirkan letak bangunan yang terisolasi justru menyulitkan warga saat mengakses bantuan sosial.
Ia mengingatkan bahwa rencana menjadikan KDMP sebagai simpul distribusi bansos dan barang bersubsidi berisiko menimbulkan kerumitan baru jika lokasinya sukar dijangkau.
"Kalau ternyata seperti yang digambarkan di banyak media sosial atau platform media, ini akan menjadi lelucon nantinya ketika masyarakat berjalan harus jauh dan kemudian masyarakat harus mengambil bansosnya," ungkapnya.
Efriza menyarankannya agar pemerintah mengkaji ulang koordinasi antarinstansi agar skema penyaluran tidak memicu polemik teknis di lapangan.
"Ini malah menjadi polemik baru, masalah baru, dan nanti bisa menjadi blunder bagi pemerintah," katanya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
