Repelita Jakarta - Isu mengenai dugaan pencegahan bepergian ke luar negeri yang menyasar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kini tengah menjadi sorotan publik.
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum menerima informasi pasti perihal kabar tersebut.
Dirinya belum bisa memastikan apakah nama mantan pimpinan kepolisian itu sudah tercatat dalam daftar pencekalan keimigrasian atau tidak.
Pernyataan tersebut diungkapkan Yusril saat meladeni pertanyaan awak media terkait desas-desus pencekalan Tito yang ramai beredar di jagat maya.
"Lah, Pak Tito, saya belum bisa jawab. Nanti kalau saya ke kantor, saya bisa tanya Menteri Imipas ataupun Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu," kata Yusril.
Munculnya pertanyaan seputar status keimigrasian sang menteri bertepatan dengan bergulirnya pengusutan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Bareskrim Polri.
Meski begitu, pakar hukum tata negara tersebut tidak mengiyakan adanya keterkaitan antara isu pencekalan Tito dengan perkara spionase yang sedang diselidiki.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril turut memaparkan perkembangan terkini dari proses penegakan hukum kasus dugaan penyadapan komunikasi kepala negara.
Pemerintah dipastikan tidak berniat membentuk satuan tugas ataupun tim khusus baru untuk menangani perkara sensitif tersebut.
Presiden Prabowo disebut telah melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada jajaran Markas Besar Polri melalui Bareskrim untuk menuntaskan penyidikan.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," jelasnya.
Yusril menerangkan bahwa konstruksi hukum dalam perkara ini terus berkembang seiring bertambahnya temuan fakta di lapangan.
Pada tahap permulaan, penyidik menggunakan pasal pidana seputar penyadapan dan intersepsi elektronik berdasarkan KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Setelah memeriksa sejumlah saksi, tersangka, dan menghimpun alat bukti, penyidik mulai menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana lain yang mengarah pada unsur makar.
Ia merinci bahwa Pasal 191, 192, dan 193 KUHP kini mulai dikaitkan dalam pendalaman konstruksi perkara tersebut.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan alasan mengapa operasi pengintaian yang menyasar Presiden Prabowo tidak bisa disamakan dengan pelanggaran privasi biasa.
Menurutnya, posisi seorang kepala negara memiliki perlindungan hukum serta kehormatan khusus yang melekat pada jabatan kenegaraan.
"Yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa," ujarnya menegaskan.
Penyidik kini masih terus mendalami kemungkinan adanya korelasi antara aktivitas penyadapan dengan upaya melumpuhkan pemerintahan atau menghalangi tugas kenegaraan presiden.
Walau demikian, ia mengingatkan bahwa penetapan status tersangka maupun penerapan pasal pidana wajib berlandaskan alat bukti sah, bukan sekadar opini liar.
Masyarakat diminta untuk bersabar dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh tahapan pembuktian di kepolisian rampung.
Ia menyatakan keyakinan penuh bahwa tim penyidik Bareskrim sanggup menuntaskan perkara besar ini secara profesional sesuai koridor perundang-undangan.
Hingga keterangan pers tersebut disampaikan, status kebenaran isu pencekalan terhadap Tito Karnavian masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak otoritas keimigrasian.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
