Repelita Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI Syarifuddin Sudding mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera meletakkan jabatannya pascaputusan Mahkamah Agung yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
ADVERTISEMENT
Apabila Gibran enggan mengambil langkah mundur secara sukarela, politikus senior tersebut meminta Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak konstitusionalnya guna menempuh jalur politik.
Sudding memandang vonis lembaga peradilan tertinggi itu bukan sekadar masalah administrasi biasa melainkan berkaitan langsung dengan syarat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.
Pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut dinilai berdampak serius terhadap pemenuhan persyaratan formal Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia sehingga harus ditindaklanjuti secara nyata.
"Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus dieksekusi lewat jalur politik," kata Sudding melalui keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI ini menilai pengunduran diri secara ksatria merupakan jalan terbaik sebagai wujud penghormatan terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.
Ia menegaskan bahwa jabatan publik menuntut pemenuhan syarat formal sekaligus legitimasi moral demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas putusan Mahkamah Agung, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," ujarnya.
DPR Dapat Mengajukan Hak Menyatakan Pendapat
Sudding menerangkan bahwa jika Gibran tetap bertahan di kursinya, parlemen memiliki ruang konstitusional untuk mengambil sikap politik melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.
Instrumen konstitusional tersebut merupakan kewenangan DPR dalam menyikapi peristiwa luar biasa maupun dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.
"Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap, hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," kata dia.
Sesuai aturan konstitusi, pendapat DPR mengenai dugaan tidak terpenuhinya syarat jabatan wakil presiden selanjutnya wajib diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dibawa ke sidang paripurna MPR.
Duduk Perkara Putusan MA dan MK
Polemik status jabatan ini bermula dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 atas gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Majelis hakim agung mengabulkan kasasi penggugat dengan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 perihal penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah, batal demi hukum, serta memerintahkan pemusnahannya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tanggal 6 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah setingkat SMA dari luar negeri, meskipun tidak membatalkan hasil pemilu karena kendala kewenangan.
Kendati demikian, putusan pembatalan dokumen administrasi oleh Mahkamah Agung tidak secara otomatis memberhentikan wakil presiden tanpa melalui seluruh tahapan proses politik dan konstitusional di parlemen.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
