[WASPADA] Kisah Hancurnya Zimbabwe Th 2008 Jadi Sorotan, Netizen Ingatkan Prabowo: “Jangan Sampai Rupiah dan Harga Pangan Ikut Kolaps!”

Repelita Jakarta - Dinamika finansial global pada era modern saat ini tengah didera oleh satu persoalan krusial yang seragam berupa lonjakan indeks harga barang secara masif di berbagai belahan dunia.

Fenomena tersebut kian nyata dirasakan oleh masyarakat domestik yang ditandai dengan koreksi tajam nilai tukar mata uang lokal serta meroketnya biaya tebus komoditas pangan utama di pasar.

Apabila situasi pelik ini tidak segera dimitigasi lewat kebijakan taktis dan langkah preventif yang akurat maka stabilitas ketahanan ekonomi nasional di masa depan terancam mengalami gangguan serius.

Oleh karena itu kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sangat diharapkan mampu merumuskan cetak biru strategis guna membentengi penguatan nilai kurs domestik sekaligus meredam gejolak lonjakan harga barang.

Langkah intervensi yang cepat dinilai menjadi kunci utama agar beban finansial masyarakat dapat diminimalisasi sehingga proses pemulihan struktur makro ekonomi negara dapat berjalan sesuai koridor yang diharapkan.

Sebaliknya kelalaian dalam merespons gejala distorsi pasar ini berisiko mempercepat eskalasi kerugian struktural yang berujung pada fase kemunduran sistem keuangan nasional yang lebih dalam lagi.

Merespons potensi ancaman tersebut seorang pembuat materi edukasi digital melalui akun Instagram pribadinya memperlihatkan visualisasi historis mengenai dampak destruktif dari sebuah fenomena kegagalan moneter ekstrem di kawasan Afrika.

Wilayah yang dimaksud sempat terjebak dalam pusaran krisis hiperinflasi yang sangat mengerikan pada beberapa dekade silam dengan catatan persentase lonjakan harga yang berada di luar nalar akal sehat.

“Di tahun 2008, Zimbabwe pernah mengalami hiperinflasi sampai 79 miliar persen. Kalau punya uang 100 juta pun belum tentu bisa beli satu roti,” katanya, dikutip dari akun Instagram @albertusaxel pada Selasa (19/5).

Sebelum terjerembap ke dalam jurang kehancuran finansial yang absolut wilayah tersebut sebenarnya memegang reputasi sebagai salah satu lumbung kemakmuran utama di belahan selatan benua hitam.

Bahkan pada fase awal deklarasi kedaulatannya daya tawar mata uang lokal mereka tercatat memiliki performa yang jauh lebih perkasa ketimbang instrumen pembayaran global milik negara adidaya.

Faktor keunggulan moneter tersebut pada masanya berhasil menstimulus produktivitas sektor agraria secara masif sekaligus mengamankan tren pertumbuhan grafik ekonomi yang positif dari tahun ke tahun.

“Di tahun 1980 saat Zimbabwe merdeka, 1 dolar Zimbabwe setara 1,25 USD. Artinya nilai tukarnya lebih kuat,” ujarnya, dikutip dari akun Instagram @albertusaxel pada Selasa (19/5).

“Negara itu makmur, pertaniannya solid, bahkan perekonomiannya terus bertumbuh setiap tahunnya,” lanjutnya, dikutip dari akun Instagram @albertusaxel pada Selasa (19/5).

Roda kepemimpinan kemudian beralih ke tangan seorang kepala negara baru yang justru menelurkan regulasi kontroversial yang di kemudian hari terbukti menjadi pemicu utama runtuhnya pilar bisnis negara.

Sang penguasa meluncurkan program penyitaan aset agraria dari ribuan pengelola tanah profesional yang bermodal pengalaman tinggi untuk kemudian didistribusikan kepada para simpatisan garis keras partainya.

“Sampai akhirnya ada Presiden bernama Robert Mugabe yang mewarisi kejayaan Zimbabwe, tetapi membuat kebijakan yang sebenarnya adalah bom waktu,” jelasnya, dikutip dari akun Instagram @albertusaxel pada Selasa (19/5).

“Pada saat itu, Mugabe mengambil lahan dari 4.000 petani berpengalaman lalu memberikannya kepada loyalis partai,” tambahannya, dikutip dari akun Instagram @albertusaxel pada Selasa (19/5).

Dampak dari keputusan sepihak tersebut langsung melumpuhkan roda produksi pangan nasional hingga merosot hampir separuh dari kapasitas normal serta memicu kepailitan massal pada sektor manufaktur.

Kondisi diperparah dengan melonjaknya angka tuna karya secara drastis hingga mencapai level ekstrim yang membuat roda perputaran uang di tengah masyarakat menjadi tidak berharga sama sekali.

Ironisnya alih-alih melakukan restrukturisasi kebijakan sektor riil otoritas setempat justru mengambil jalan pintas dengan melipatgandakan volume pencetakan lembaran mata uang demi memenuhi pengeluaran birokrasi.

“Akhirnya solusi yang dilakukan adalah mencetak lebih banyak uang. Dia butuh uang untuk membiayai tentara, menggaji pejabat, dan mempertahankan kekuasaan,” ujarnya, dikutip dari akun Instagram @albertusaxel pada Selasa (19/5).

Selain itu sang pembuat konten memaparkan bagaimana rezim penguasa saat itu terkesan menutup mata terhadap kekeliruan domestik dan cenderung melemparkan kesalahan kepada poros politik luar.

“Mugabe masih denial. Mereka menyalahkan Barat atas kenaikan harga barang, padahal inflasi di negara-negara Barat saat itu masih rendah,” terangnya, dikutip dari akun Instagram @albertusaxel pada Selasa (19/5).

Tragedi kepailitan finansial massal tersebut akhirnya menyentuh titik nadir paling krusial di mana akselerasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok harian berganti nilai hanya dalam hitungan jam.

Ketiadaan kendali atas peredaran uang tersebut memaksa otoritas moneter setempat untuk terus memproduksi lembaran alat tukar dengan nominal pecahan yang sangat fantastis namun tanpa nilai tukar riil.

“Puncaknya terjadi pada November 2008, ketika inflasi mencapai 79 miliar persen per bulan dan harga barang naik dua kali lipat setiap jam,” katanya, dikutip dari akun Instagram @albertusaxel pada Selasa (19/5).

“Bank Sentral Zimbabwe sampai menerbitkan uang 100 triliun dolar dan harga roti mencapai 2 bialiar dolar Zimbabwe,” tutupnya, dikutip dari akun Instagram @albertusaxel pada Selasa (19/5).(*)

Editor: 91224 R-ID Elok