Repelita Jakarta - Kebijakan pendirian Universitas Republik Indonesia atau URI oleh pemerintah memicu perdebatan sengit di kalangan pengguna media sosial terkait urgensi serta pemanfaatan anggaran negara.
ADVERTISEMENT
Diskusi kritis tersebut mencuat setelah unggahan dari pemilik akun Threads bernama @pedjuoeangretjeh beredar luas dan dilihat lebih dari lima puluh empat ribu kali pada Selasa 17 November 2026.
Dalam tulisannya, pengguna media sosial itu mempertanyakan fungsi lembaga tersebut yang dinilai lebih menyerupai tempat kursus bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara ketimbang perguruan tinggi pada umumnya.
Ia juga membandingkan keberadaan lembaga baru itu dengan fasilitas Balai Latihan Kerja milik pemerintah yang jumlahnya sudah tersebar luas di berbagai daerah.
Berikut adalah pernyataan lengkap yang dituliskan oleh akun @pedjuoeangretjeh dalam unggahan utasnya tersebut:
"Ternyata Universitas Republik Indonesia (URI) bukan tempat kuliah, tapi tempat kursus untuk karyawan2 BUMN. Padahal BLK (Balai Latihan Kerja) milik pemerintah sudah banyak di Indonesia. Memang kalau buang2 anggaran untuk dikorupsi, rezim ini tak ada lawan."
Pernyataan bernada kritik keras terhadap efisiensi anggaran tersebut seketika mengundang beragam tanggapan dari para pengguna media sosial lainnya di kolom balasan.
Sejumlah warganet turut mempertanyakan kelayakan penggunaan label universitas hingga menduga adanya motif politik maupun kepentingan proyek di balik pendirian lembaga tersebut.
Akun @zeroholyve menyoroti penggunaan nomenklatur pendidikan tinggi yang dinilai tidak sejalan dengan standar kelembagaan akademik yang berlaku.
""Universitas" padahal ga memenuhi syarat jadi universitas," tulis akun @zeroholyve dalam kolom komentar.
Komentar tersebut langsung ditimpali oleh pembuat utas yakni akun @pedjuoeangretjeh yang kembali menekankan tumpang tindih fungsi dengan balai pelatihan yang sudah ada.
"Yupz, padahal BLK milik pemerintah sudah banyak. Ngapain buang2 anggaran lagi buat lembaga pelatihan BUMN," balas akun @pedjuoeangretjeh.
Sementara itu, pengguna lain dengan nama akun @cosplayercollection melontarkan spekulasi politik mengenai penempatan jaringan loyalis pemerintahan di tubuh perusahaan pelat merah.
"Sebenarnya ini program untuk menempatkan kaki tangan Prabowo di perusahaan² BUMN untuk penyokong dana di 2029," ungkap akun @cosplayercollection yang kemudian dibalas singkat oleh @pedjuoeangretjeh dengan kata "Masuk akal."
Pertanyaan senada mengenai alasan pemilihan nama lembaga juga dilontarkan oleh akun @linmuroo yang menulis "Kok disebut "Universitas"?," dan langsung dijawab oleh pembuat utas berbunyi "Konsep mereka memang aneh, sama kek orang2nya.."
Di sisi lain, akun @inawatiida turut menyampaikan kekesalannya terhadap pola pembentukan program baru yang dianggap mengabaikan infrastruktur lama demi kepentingan proyek semata.
"Emang rezim ini programnya menciptakan proyek lbh tepatnya spy bs dikorup, ktnya "keberlanjutan", apaan, justru menelantarkan yg sdh ada, lalu bikin yg baru😡😡😡," tulis akun @inawatiida yang kembali diiyakan oleh @pedjuoeangretjeh dengan balasan "Yupz."
Perdebatan mengenai motif pendirian lembaga pendidikan tersebut berlanjut lewat komentar akun @fiquuuu_ yang membandingkannya dengan kebijakan sektor pendidikan lainnya.
"Tujuan nya memang buat saingan lembaga² yg sudah ada, kayak sekolah rakyat saingan sama sekolah negeri," tulis akun @fiquuuu_ yang kemudian ditanggapi oleh pembuat utas dengan kalimat "Bukan, tujuannya untuk mengeluarkan duid negara dari apbn agar bisa dibagi2 sesama mereka."
Rangkaian reaksi pada unggahan tersebut juga diwarnai oleh luapan emosi sejumlah akun kutipan lainnya seperti akun @_narullitadr12 yang menulis "Arggg gemes bgt stresss" serta akun @hilmislife yang menutup perbincangan dengan kalimat "KACAUUU MAKIN KACAWWWW KICAAUU TERSERAHDAHHH ANJJJ‼️‼️."(*)
Editor: 91224 R-ID Elok