Repelita Makassar - Lonjakan akumulasi pinjaman sektor publik yang terus merangkak naik mendekati ambang batas psikologis baru memicu diskursus hangat mengenai ketahanan struktur anggaran jangka panjang nasional.
Bendahara negara menyatakan bahwa posisi pembiayaan saat ini masih berada dalam koridor aman lantaran perbandingan akumulasi kewajiban terhadap total output ekonomi domestik masih terkendali di bawah pagu regulasi.
ADVERTISEMENT
Pemerintah juga mengkomparasikan kondisi pengelolaan anggaran tanah air dengan postur neraca keuangan sejumlah negara maju di Asia Tenggara dan Asia Timur yang memiliki rasio pinjaman jauh lebih masif.
Kendati demikian, pengamat kebijakan publik menilai penggunaan satu indikator tunggal berpotensi mengaburkan fakta mengenai beban riil yang harus ditanggung oleh struktur penerimaan kas negara.
“Artinya, dari setiap Rp100 penerimaan negara, Rp19 langsung tersedot untuk membayar bunga saja, belum menyentuh pokoknya,” jelas Marlina kepada fajar.co.id, Jumat (22/5/2026).
Alokasi dana operasional yang sangat besar tersebut dinilai mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk mendanai pemeliharaan fasilitas pendidikan dasar, perbaikan upah tenaga pengajar, hingga jaminan layanan kesehatan masyarakat.
Sejumlah yurisdiksi global terbukti mampu mengelola pinjaman skala besar berkat kepemilikan lembaga pengelola aset berdaulat yang aktif memutar modal pada portofolio investasi produktif dunia internasional.
Langkah taktis instrumen investasi tersebut berhasil mencatatkan pengembalian keuntungan berkala di atas rata-rata laju inflasi dunia yang kemudian digunakan untuk menopang porsi belanja rutin domestik mereka.
“Benang merahnya sederhana. Negara yang sanggup berutang besar tanpa goyah bukan sekadar berani. Mereka punya mesin penghasil kekayaan yang bekerja di balik angka-angka itu,” kata Andi Marlina Masjidi.
Guna mencapai level kemandirian ekonomi serupa, tata kelola keuangan tanah air memerlukan reformasi fundamental mencakup perluasan basis perpajakan digital hingga optimalisasi kinerja lembaga investasi berdaulat yang baru dibentuk.
Badan pengelola aset publik tersebut dituntut beroperasi secara independen tanpa adanya intervensi politik praktis serta dikelola oleh jajaran profesional demi memulihkan kepercayaan arus modal internasional.
Efisiensi belanja negara juga menjadi prioritas krusial mengingat masih banyaknya pos anggaran yang terserap ke dalam program kerja dengan output yang sulit diukur keberhasilannya.
“Sementara bunga utang dibayar setiap hari, belanja yang tidak produktif adalah kemewahan yang tidak lagi bisa kita tanggung,” ujar Andi.
Langkah strategis terakhir adalah percepatan program hilirisasi sektor mineral mentah guna memperlebar struktur penerimaan perpajakan secara permanen agar postur fiskal tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas global.
“Pertanyaannya adalah: apakah kita sedang membangun fondasi yang membuat utang ini terjangkau, produktif, dan berkelanjutan?” kata Andi Marlina.
Stabilitas pembiayaan jangka panjang tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap undang-undang semata melainkan dari kemampuan sistem dalam membangun basis kekayaan neto yang jauh lebih besar dari total kewajibannya.
“Kehati-hatian dalam berutang patut diapresiasi. Tapi kehati-hatian yang berhenti hanya pada menahan diri, tanpa upaya serius membangun kekayaan yang lebih besar, hanyalah setengah dari pekerjaan rumah yang sesungguhnya,” tutup Marlina.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
