Repelita Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto bersama narasumbernya dalam program Obrolan WARAS membahas peluang kuat Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat pengganti Wakil Presiden Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
Diskusi mendalam yang menyoroti dinamika kursi wakil presiden, penyidikan dugaan makar kasus penyadapan, hingga manuver kelompok politik lama tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube NBW Media pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam perbincangan itu, narasumber yang disapa Sobat Pange menilai kriteria paling krusial bagi calon wakil presiden mendatang adalah loyalitas penuh kepada Presiden Prabowo Subianto serta tidak menciptakan fenomena matahari kembar di pucuk pimpinan nasional.
"Kita berharap memang tidak boleh ada lagi matahari kembar jadi maksudnya tidak boleh lampu sorot wapres itu mengganggu lampu sorotnya presiden, lebih menyala wapresnya dibanding presiden itu sebenarnya tidak elok," ujar Sobat Pange.
Menurutnya, situasi politik nasional dalam satu hingga dua pekan terakhir terasa jauh lebih teduh setelah berakhirnya periode bermanuver dan pencitraan berlebihan yang sempat memicu instabilitas selama dua tahun terakhir.
Ia memandang Sufmi Dasco Ahmad memiliki keunggulan strategis karena terbiasa bekerja senyap di balik layar, memiliki jejaring luas di parlemen maupun masyarakat sipil, serta mampu mengonsolidasikan kekuatan politik tanpa berebut panggung dengan kepala negara.
"Saya jamin Sufmi Dasco Ahmad akan lebih loyal tidak ada lampu sorot presiden terganggu bahkan membesarkan menyalakan lampu presiden dan tidak ada persaingan-persaingan yang tidak perlu," tegasnya.
Sementara itu, Bambang Widjojanto mengingatkan potensi konsentrasi kekuasaan yang terpusat pada dua figur elite partai pemenang apabila Dasco terpilih menjadi wakil presiden, sehingga mekanisme pengawasan dan keseimbangan di parlemen dikhawatirkan melemah.
Menanggapi catatan tersebut, kedua pembicara sepakat bahwa penguatan saluran komunikasi dua arah bersama organisasi kemasyarakatan besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta kalangan pakar sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Pada bagian lain diskusi, keduanya juga mengulas langkah bersih-bersih di tubuh kepolisian serta penindakan terhadap praktik oligarki yang selama ini dinilai merusak tata kelola sumber daya alam nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok