Repelita Jakarta - Teka-teki mengenai peran serta motif di balik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan tajam publik nasional.
ADVERTISEMENT
Pembahasan mendalam mengenai keterlibatan empat jenderal polisi termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diulas dalam tayangan kanal YouTube Kompas TV Manado pada Senin, 9 November 2026.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warsyim menilai pertemuan sepuluh mantan Kapolri bersama Presiden di Hambalang merupakan bentuk dukungan moral terhadap penegakan hukum.
"Oleh karena itu dukungan Kapolri pada masanya itu kan sebenarnya dukungannya ada pada Polri bahwa Polri tetap berjalan pada relnya yang diharapkan solid," kata Yusuf Warsyim.
Yusuf menekankan bahwa penyidik harus segera mengungkap alasan utama mengapa presiden dijadikan sasaran operasi pengintaian agar tidak memicu liar spekulasi di media sosial.
"Mengapa presiden yang disadap itu seharusnya sudah bisa dijelaskan motifnya pada saat dimintain keterangan mengapa dari empat tersangka ini Presiden dijadikan sasaran penyadapannya dalam rangka apa," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti luasnya jangkauan operasi penyadapan yang kabarnya menyasar hingga enam ribu nomor telepon.
Menurut Usman, sasaran pemantauan tersebut tidak hanya menyentuh lingkaran kekuasaan, tetapi juga meluas ke aktivis, jurnalis, pengusaha, hingga pejabat internal kepolisian sendiri.
"Dengan kata lain motifnya bisa saja bukan motif yang tunggal bukan sekedar motif makar melainkan juga semacam pembangunan jejaring kekuasaan untuk mengamankan kepentingan politik," papar Usman Hamid.
Dirinya juga mendesak agar proses penyidikan hukum tidak berhenti pada tingkat operator lapangan, melainkan turut menelusuri pihak pengguna akhir dari informasi intelijen tersebut.
"Nah itulah yang saya kira perlu diperiksa lebih jauh dan mungkin Pak Joko Widodo juga perlu dimintai keterangan dalam kasus ini," tegas Usman Hamid.
Di sisi lain, kuasa hukum Irjen Ahrie Sonta, Krishna Murti memastikan kliennya akan bersikap kooperatif serta siap membuka seluruh fakta yang diketahuinya secara terang benderang.
Terkait hal tersebut, Yusuf Warsyim mengingatkan penyidik agar menjaga ketat keamanan dan keutuhan seluruh barang bukti digital, terutama setelah munculnya indikasi penghapusan data.
"Yang paling sensitif yang ingin kami pastikan keamanan dan integritas barang bukti karena disebut ada yang dihapus," pungkas komisioner lembaga pengawas kepolisian tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
