Repelita Jakarta - Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro melontarkan ultimatum tegas agar tidak ada pihak mana pun yang mencoba mengganggu ataupun mengintai jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peringatan keras tersebut disampaikan jenderal bintang satu Bareskrim Polri itu saat memberikan keterangan pers mengenai perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana makar di balik kasus penyadapan presiden yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya, seperti disiarkan kanal YouTube merdekadotcom pada Kamis, 19 November 2026.
ADVERTISEMENT
Susatyo menegaskan bahwa tindak pidana makar merupakan kejahatan serius terhadap keamanan negara sehingga kepolisian berkomitmen penuh menjamin aktivitas kepala negara berlangsung tanpa ancaman pengintaian maupun sabotase dari pihak mana pun.
Ia menjelaskan bahwa sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026, tim penyidik telah bekerja secara maraton selama satu pekan penuh dengan memeriksa lima puluh sembilan orang saksi serta menggeledah berbagai lokasi.
Salah satu tempat yang digeledah dan dilakukan olah tempat kejadian perkara adalah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026 malam yang diduga dijadikan posko oleh tersangka berinisial EHS.
"Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," kata Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro.
Ia memaparkan bahwa pembuktian kejahatan terhadap keamanan negara memerlukan analisis mendalam terhadap tiga tahapan krusial yakni perbuatan pemufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan berdasarkan konstruksi Pasal 191, 193, atau 196 juncto Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.
Pada hari Kamis tersebut, Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara internal bersama Biro Wassidik, Divisi Propam, Itwasum, Komisi Kepolisian Nasional, serta para ahli guna menjamin objektivitas penyidikan sebelum melakukan ekspos bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026.
"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujarnya.
Susatyo juga menekankan bahwa seluruh tersangka dalam kasus penyadapan ilegal sebelumnya beserta saksi-saksi potensial lainnya telah dimintai keterangan untuk menelusuri pihak pengguna akhir maupun aktor lain yang terlibat dalam permufakatan jahat tersebut.
Ia memastikan bahwa hasil lengkap konstruksi perkara serta kemungkinan penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan makar ini akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat setelah ekspos bersama Kejaksaan Agung rampung digelar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok