Repelita Jakarta - Dinamika posisi menteri kemanusiaan dalam kajian tata negara dinilai bukan sekadar posisi birokrasi biasa melainkan simbol penegakan moralitas sistem pemerintahan.
Otoritas kementerian tersebut mengemban tugas pokok berdasarkan nilai luhur Pancasila serta jaminan konstitusi dasar negara guna mengawal hak kebebasan serta perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, mandat utama dari pimpinan kementerian ini adalah berdiri paling depan membela hak-hak korban pelanggaran kemanusiaan serta memberikan masukan etis kepada institusi penegak hukum.
Namun, pengamatan publik menunjukkan perubahan mendasar pada orientasi mantan aktivis asal bumi cenderawasih tersebut setelah dirinya memutuskan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan pusat.
Sosok Natalius Pigai yang dahulu dikenal sangat vokal dalam menyuarakan ketidakadilan sosial kini dinilai oleh sebagian kelompok masyarakat telah bertransformasi menjadi pembela kebijakan birokrasi.
Sorotan tajam muncul lantaran jajaran kementerian terkait dianggap lamban dan kurang tegas dalam merespons berbagai laporan miring mengenai tindakan represif oknum aparat di daerah.
Kondisi tersebut kian memicu polemik sensitif di wilayah timur Indonesia seiring dengan meluasnya isu pengamanan kawasan serta benturan lahan adat akibat proyek strategis nasional.
Kelompok masyarakat sipil sejatinya menaruh harapan besar agar putra daerah tersebut mampu mengoptimalkan posisi strategisnya untuk memayungi hak ulayat komunitas adat Papua.
Namun, langkah taktis yang ditunjukkan selama ini dinilai cenderung abu-abu serta enggan berkonfrontasi dengan jajaran pengambil keputusan di tingkat atas.
Kritik tajam mengenai posisi moral menteri ini juga bergaung kencang di jagat maya melalui opini publik yang terus menggelinding bebas.
Hal ini seperti yang diunggah oleh akun media sosial Facebook resmi milik Humberto Verbita yang menyoroti tajam perihal ironi seorang putra asli daerah di dalam lingkaran kekuasaan baru.
Kekecewaan publik tersebut akhirnya ikut meledak di dunia nyata ketika sekelompok aliansi mahasiswa asal tanah papua menggelar aksi unjuk rasa di wilayah ibu kota baru-baru ini.
Dalam demonstrasi terbaru yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Papua di Jakarta, para peserta secara terbuka mengecap Pigai sebagai "penjilat Presiden Prabowo" karena dianggap gagal mengutuk tindakan pembubaran pemutaran film dokumenter oleh oknum aparat.
Walaupun sang menteri kemudian memberikan klarifikasi bahwa tindakan pelarangan sebuah karya seni harus melalui koridor hukum peradilan, respons tersebut dinilai terlambat dan terlalu normatif.
Fenomena ini menegaskan persoalan klasik dalam kajian kekuasaan di mana independensi moral seorang pejuang kemanusiaan akan diuji sepenuhnya oleh komitmen terhadap stabilitas politik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
