Repelita [Jakarta] - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan meski mendapat penolakan dari sekelompok mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons kericuhan dalam diskusi kebangsaan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM pada Senin, 15 Juni 2026 malam.
ADVERTISEMENT
Qodari menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang telah disepakati melalui mandat pemilihan umum.
"Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," tegas Qodari, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurutnya, menuntut penghentian program tersebut sama saja dengan memaksa pemerintah untuk melanggar kontrak politik yang telah dijanjikan kepada rakyat.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," tuturnya.
Ia menyayangkan insiden pembubaran forum diskusi yang dilakukan mahasiswa di Yogyakarta tersebut.
Menurut Qodari, setiap perbedaan pandangan idealnya diselesaikan lewat jalur dialog alih-alih melalui tindakan penghentian paksa.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya," ujar Qodari.
Di sisi lain, pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, menduga ada upaya untuk mengalihkan substansi kritik dengan membangun narasi etika mahasiswa.
Jamiluddin menilai penolakan mahasiswa lebih didasari pada hilangnya kepercayaan terhadap sosok narasumber yang hadir dalam acara tersebut.
"Mereka menolak terhadap figur pejabat yang hadir, bukan penolakan terhadap materi diskusi atau wawasan kebangsaan yang sedang dibahas. Bagi para mahasiswa, legitimasi narasumber menjadi faktor krusial yang membuat mereka merasa acara tersebut tidak lagi layak untuk dilanjutkan," ungkapnya.
Upaya pencarian pembenaran di setiap pihak justru dinilai memperkeruh krisis kepercayaan yang dirasakan mahasiswa saat ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
