Berita, Nasional

Tanggapi Kritik Mahasiswa Soal Pemborosan, Pemerintah Klaim Berhasil Hemat Rp300 Triliun APBN

Repelita.net

14 June 2026 15:09 WIB • 723 view

Tanggapi Kritik Mahasiswa Soal Pemborosan, Pemerintah Klaim Berhasil Hemat Rp300 Triliun APBN
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Pemerintah menanggapi desakan publik terkait polemik pemborosan keuangan negara yang memicu serangkaian aksi pelestarian mahasiswa beberapa waktu terakhir.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menjadi prioritas utama di bawah Arahan Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

Pemerintah mengklaim telah menempuh langkah konkret guna membenahi tata kelola keuangan serta menghentikan pengeluaran yang tidak memberikan dampak positif bagi rakyat.

“Kalau kita bicara mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN, yang dilakukan Pak Prabowo justru menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” ungkap Qodari dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu, 13 Juni 2026.

Ia menambahkan bahwa sejak awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo terus mengeluarkan pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak mendesak demi menjaga stabilitas fiskal.

Hasil dari langkah efisiensi tersebut diperkirakan mampu menyisihkan dana sekitar Rp 300 triliun untuk dialokasikan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pihak pemerintah juga berkomitmen untuk terus menutup celah kebocoran anggaran yang dianggap sebagai musuh utama dalam pengelolaan aset negara.

Salah satu kebijakan inovasi yang ditempuh adalah pembentukan Danantara untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset nasional agar lebih transparan.

“Kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan dalam melawan kebocoran. Oleh karena itu, beliau harus didukung oleh semua pihak, termasuk teman-teman mahasiswa,” ujar Qodari.

Pemerintah turut menanggapi aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa sebagai bagian dari dialektika dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Ruang untuk berdialog dan menyerap masukan dari masyarakat, khususnya kalangan akademisi, dianggap tetap terbuka lebar oleh pihak pemerintah.

“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa, tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Kami ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” kata Qodari.

Langkah efisiensi ini akan terus dipantau untuk memastikan belanja negara berjalan tepat guna serta meningkatkan pengawasan ketat terhadap keuangan publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung