Repelita [Jakarta] - Pemerhati kebangsaan melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan kepala negara yang dinilai mengabaikan fondasi pengajaran.
Tokoh pemikir tersebut menyatakan bahwa kepemilikan literatur melimpah tidak serta-merta mencerminkan kemajuan penalaran seorang pemimpin.
ADVERTISEMENT
Persoalan mendasar bangsa saat ini dinilai berakar dari keterpurukan mutu dunia pengajaran dibanding kawasan regional.
"Saya tidak melihat bahwa Presiden tumbuh secara intelektual," ujar Sukidi, dikutip fajar.co.id, Senin (27/7/2026).
Tumpukan buku di ruang kerja dianggap bukan parameter sahih untuk mengukur perkembangan daya pikir seseorang.
"(Memiliki banyak buku) itu tidak menandakan dia mempunyai pertumbuhan secara intelektual," ucapnya.
Sektor pencerdasan kehidupan bangsa dipandang luput dari perbaikan substansial padahal menjadi kunci kemandirian.
"Saya melihat bahwa masalah terbesar kita itu adalah pada aspek pendidikan. Karena kita menyadari bahwa pendidikan kita itu jauh tertinggal," tuturnya.
Ketertinggalan paling mencolok terlihat pada bidang ilmu pasti serta penguasaan teknologi terapan modern.
"Terutama pada sains, teknologi, engineering, dan math itu sendiri," jelasnya.
Posisi daya saing nasional bahkan kalah jauh jika disandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
"Dan ini terbukti bahwa kita bukan hanya tertinggal jauh dari dunia, tapi juga tertinggal bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara sekalipun," imbuhnya.
Mutu lulusan lembaga pengajaran terbanyak didominasi tenaga kerja kasar tanpa keahlian memadai akibat buruknya sistem pelatihan.
"Karena itu, ketertinggalan pada dunia pendidikan mengakibatkan bahwa human capital kita, modal manusia yang akhirnya tersebar di pasar, itu tak lebih dari mereka," kata Sukidi.
"Terutama lulusan SMP dan SMA. Jadi lulusan-lulusan yang memang unskilled labor," tambahnya.
Kelemahan komunikasi internasional turut memperparah posisi tenaga kerja lokal di pasar global.
"Dan itu membuat mereka tidak bisa kompetitif, apalagi dari aspek penguasaan bahasa Inggris jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Itu pada pendidikan," imbuhnya.
Program pembagian makanan bernutrisi dituding tidak memiliki basis ilmiah untuk mendongkrak kesejahteraan umum.
"Dan pendidikan itu menandai kemajuan satu bangsa. Apalagi kalau dilihat dari kecerdasan kita, yang memang amat sangat tertinggal," terangnya.
"Dan kecerdasan itu juga berkorelasi positif dengan kemakmuran satu bangsa," sambungnya.
Program unggulan pemerintah saat ini dinilai gagal menjawab masalah krusial pencerdasan rakyat (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
