Repelita Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus mengungkap fakta baru.
ADVERTISEMENT
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional Doktor Selamat Ginting menyebut bahwa mantan pimpinan kepolisian tersebut tidak bekerja seorang diri dalam menjalankan aksinya.
Ia menduga terdapat pembentukan struktur jaringan khusus yang menyerupai pola operasi kelompok terlarang di masa lalu guna mengendalikan informasi.
"Jadi ini tim yang dibentuk oleh LSP ini kan seperti biro khususnya PKI yang dibentuk oleh DN Aidit. Jadi kira-kira biro khusus ini dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo," tegas Ginting dalam tayangan podcast Madilog pada kanal YouTube Forum Keadilan TV bersama sejarawan Indra J Piliang.
Menurut Ginting, biro khusus pada masa lalu memiliki tugas menyusup ke berbagai lini institusi negara, mulai dari matra darat, laut, hingga kepolisian.
Pola infiltrasi serupa diduga kuat kembali diterapkan oleh Listyo Sigit demi mengamankan posisi kekuasaannya di lingkungan pemerintahan.
Lebih lanjut, Ginting mengkritik keras kinerja aparat penegak hukum dalam negeri yang dinilai sangat lamban dalam menuntaskan skandal besar tersebut.
Ia lantas membandingkan kecepatan penindakan hukum di Indonesia dengan langkah tegas pemerintah Turki saat membongkar kasus penyadapan terhadap Presiden Erdogan.
"Turki cuma butuh waktu 5 hari. Satu hari satu orang ditangkap, langsung penyerbuan ke mana-mana. Dapat 150 orang tersangka. Dari situ kemudian ribuan orang ditangkap, mulai dari pimpinan polisi, intelijen, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan politisi. Hukumannya rata-rata di atas 50 tahun," jelasnya.
Ginting menekankan bahwa operasi spionase terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan ancaman serius bagi pertahanan dan kedaulatan nasional.
Oleh karena itu, proses penyidikan tidak boleh hanya dibebankan kepada institusi kepolisian semata mengingat adanya potensi benturan kepentingan internal.
"Ini harus ditangani secara koneksitas. Pasukan pengamanan presiden di dunia itu ya militer. Artinya militer harus masuk dalam kasus ini. Ini kejahatan luar biasa, harus ditangani dengan pola yang ekstraordinary," tegas Ginting.
Selain mendesak pelibatan unsur militer, ia juga melontarkan peringatan serius mengenai keselamatan jiwa Listyo Sigit selama menjalani masa penahanan.
Ginting khawatir eks pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu berpotensi dibungkam agar tidak membeberkan aktor intelektual di balik perintah penyadapan tersebut.
"Sebaiknya Listyo Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian ke tahanan Guntur. Tahanan super ekstra ketat. Mengapa ini penting? Karena dia berpotensi dibunuh supaya tidak mengatakan siapa yang memerintah dia," ujarnya.
Ia juga meragukan kemampuan tim penyidik Bareskrim Polri untuk menuntaskan kasus ini secara cepat karena prosesnya sudah memakan waktu sepekan tanpa kejelasan akhir.
"Buktinya satu pekan enggak selesai. Saya enggak yakin penyidik-penyidik itu akan mampu secepat ini," tegasnya.
Untuk mengurai benang kusut perkara ini secara menyeluruh, Ginting membagi penyelesaian kasus ke dalam tiga kluster utama yakni hukum, politik, serta hak asasi manusia.
Ia menyebut seluruh produk hukum maupun uji forensik pada masa kepemimpinan Listyo Sigit patut dievaluasi ulang demi memulihkan kepercayaan masyarakat.
"Kalau kita lihat strukturnya, ini mirip dengan peristiwa 65. Ada elit pimpinan institusi yang terlibat, ada upaya penyusupan. Publik jadi enggak percaya. Uji forensik ijazah seseorang misalnya, harus diuji lagi karena dianggap terlibat semuanya," ujarnya.
Ginting memberikan tenggat waktu agar seluruh proses hukum perkara ini rampung sebelum pergantian tahun menuju 2027.
Ia mengingatkan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa terkecuali, termasuk mantan kepala negara sekalipun.
"Ini sudah November. Sebelum ayam berkokok 1 Januari 2027, sudah harus selesai. Enggak ada yang kebal hukum. Termasuk mantan presiden pun enggak ada yang kebal hukum. Kalau memang ada dugaan dia bagian dari usernya, periksa saja," tegasnya.
Menanggapi sikap tenang Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menghadiri agenda persidangan di pengadilan, Ginting menilai ketenangan tersebut hanyalah bagian dari sandiwara politik.
Menurutnya, mantan kepala negara itu sebenarnya sedang kehilangan salah satu pilar penopang utamanya pascapenetapan tersangka terhadap orang kepercayaannya.
"Jokowi kan tidak nyangka kalau 1 November orang yang menjadi bagian sangat dekat yang mengamankan dia itu sudah ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Satu kaki sudah lumpuh. Tinggal kaki-kaki yang lain. Jadi menurut saya ya lemas," tegasnya.
Menutup keterangannya, ia meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh drama emosional dan tetap fokus mengawal penegakan hukum atas dugaan tindak pidana makar ini.
"Kita tidak boleh lagi terpedaya oleh drama-drama macam drama Korea sedih segala macam. Ini urusan hukum, ini urusan makar. Ini enggak ada soal kasihan tidak kasihan. Semua berhak di hadapan hukum, itu sama," tutup Ginting.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
