Repelita Jakarta - Penanganan perkara skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai berjalan lamban dan memerlukan langkah luar biasa lintas matra.
ADVERTISEMENT
Pandangan tajam tersebut diungkapkan oleh analis politik sekaligus pengamat militer dari Universitas Nasional Doktor Selamat Ginting.
Pernyataan kritis itu disampaikan saat dirinya berbincang bersama sejarawan Indra J Piliang dalam tayangan podcast Madilog pada kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, 9 November 2026.
Doktor Selamat Ginting mendesak agar proses hukum kasus yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini dapat dituntaskan secara cepat.
"Jadi sebelum ayam berkokok 1 Januari 2027 sudah harus selesai," tegas Doktor Selamat Ginting memberikan tenggat waktu penyelesaian kasus tersebut.
Dirinya menilai operasi pengintaian yang dijalankan oleh kelompok tersebut memiliki pola kerja menyerupai biro khusus rahasia di masa lalu.
"Tim yang dibentuk oleh LSP ini seperti biro khusus biro khususnya PKI dia kemudian bertanggung jawab melapornya kepada siapa berarti ada nih pimpinannya yang terkoneksi dengan Listio Sigit Prabowo," ujarnya.
Ia juga menyarankan agar penahanan terhadap mantan pucuk pimpinan kepolisian tersebut segera dialihkan ke fasilitas tahanan militer dengan pengamanan super ketat.
"Listio Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian baik itu bareskrim atau Brimop taruh saja di tahanan Guntur tahanan super ekstra ketat mengapa ini penting Bung Indra karena dia berpotensi dibunuh supaya tidak mengatakan siapa yang memerintah dia," kata Selamat Ginting.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pengusutan terhadap pihak pengguna akhir dari informasi intelijen tersebut tanpa pandang bulu.
"Enggak ada yang kebal hukum termasuk mantan presiden pun enggak ada itu kebal hukum sama kok dulu mantan Presiden Soeharto diperiksa juga di Kejaksaan Agung kenapa emang hebatnya Jokowi apa kalau memang ada dugaan dia bagian dari usernya kenapa periksa aja," paparnya.
Menurut analis militer ini, keterlibatan unsur Tentara Nasional Indonesia dan badan kontraintelijen mutlak diperlukan melalui peradilan koneksitas.
Langkah tersebut dianggap krusial mengingat ancaman terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran pidana biasa melainkan menyangkut kedaulatan serta pertahanan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
