Repelita Jakarta - Kelompok simpatisan Go Prabu memberikan pandangan kritis mengenai keterkaitan antara pergerakan mata uang asing dengan roda perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan.
Pihak penyeru aspirasi menilai fluktuasi nilai mata uang luar negeri sejatinya memiliki efek berantai yang sangat signifikan terhadap daya beli warga di tingkat akar rumput.
ADVERTISEMENT
"Masyarakat desa memang tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar, tetapi banyak kebutuhan produksi dan konsumsi mereka sangat terkait dengan harga barang impor serta komponen yang dipengaruhi kurs dolar," kata Ketua Penggalangan Massa Go Prabu Jefri dalam keterangan, Selasa.
Berdasarkan kajian internal mereka, melonjaknya valuasi mata uang asing tersebut memicu pembengkakan biaya permodalan sektor pertanian serta pengadaan komoditas pangan esensial yang masih mendatangkan dari luar negeri.
"Dampak tersebut akhirnya dirasakan oleh petani, nelayan, pedagang kecil, UMKM, dan masyarakat desa melalui kenaikan biaya hidup dan biaya produksi," ujarnya.
Organisasi sayap pendukung ini menyayangkan adanya narasi dari kepala negara yang terkesan mengecilkan implikasi pelemahan nilai tukar domestik karena dikhawatirkan mengganggu sentimen positif pasar modal.
Menurut mereka, para pemilik modal serta lembaga keuangan global senantiasa memantau setiap pernyataan publik figur otoritas tertinggi mengenai keselarasan kebijakan finansial berskala makro dan mikro.
"Sebagai negara dengan sistem perdagangan terbuka, Indonesia memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku industri, energi, pangan, serta pembiayaan investasi. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penting bagi keberlangsungan ekonomi nasional," kata Jefri.
Sebab itu, pihak sukarelawan mendesak jajaran kabinet pemerintahan untuk lebih taktis serta akurat dalam merilis informasi perekonomian agar tidak memicu kegaduhan baru di masyarakat.
"Masyarakat Indonesia membutuhkan kebijakan yang kuat, komunikasi yang realistis, dan langkah konkret untuk menjaga daya beli rakyat di tengah tekanan ekonomi global. Apalagi saat ini semua kebutuhan pokok merangkak naik setelah harga BBM non subsidi meroket tinggi," katanya.
Langkah antisipasi yang matang dinilai sangat krusial mengingat beban keuangan negara juga semakin berat menyusul adanya tanggungan finansial yang akan segera memasuki masa tenggang operasional.
"Apalagi dalam waktu dekat ini pemerintah harus membayar utang yang jatuh tempo tahun 2026 hampir Rp 400 triliun. Tim ekonomi kabinet harus memberikan informasi valid dan kredibel kepada presiden bukan informasi asal bapak senang," kata Jefri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
