Repelita [Jakarta] - Langkah hukum Polda Metro Jaya dalam menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma memicu sorotan tajam dari kalangan pengamat politik.
Keduanya kini berurusan dengan aparat penegak hukum terkait tuduhan penyebaran informasi palsu mengenai ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Analis politik Saiful Huda Ems menilai bahwa tindakan represif tersebut tidak seharusnya dilakukan kepada sosok yang bersikap kritis.
Ia berpendapat bahwa persoalan ijazah sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara sederhana tanpa harus melibatkan instrumen kepolisian.
"Kenapa pertanyaan sesederhana itu harus dijawab dengan menggunakan instrumen hukum? Kenapa tidak cukup dijawab dan ditunjukkan bukti-bukti autentik keaslian ijazah Jokowi saja secara transparan terbuka oleh Jokowi sendiri," kata Saiful, dikutip Minggu 21 Juni 2026.
Saiful mengingatkan agar penguasa tidak menggunakan kekuatan hukum untuk membungkam suara-suara sumbang di masyarakat.
Menurutnya, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dapat berujung pada konsekuensi buruk bagi stabilitas bangsa di masa mendatang.
"Kali ini pihak yang memiliki kekuasaan bisa menang, namun suatu ketika keadaan bisa berbalik," kata Saiful.
Ia juga menekankan pentingnya berpegang teguh pada koridor negara hukum sesuai amanat para pendiri bangsa, bukan berdasarkan keinginan personal.
"Jika kemudian sekarang yang berlaku sebagai pedoman penegakan hukum adalah instruksi Jokowi, maka yang terjadi bukanlah lagi Negara Republik Indonesia melainkan Negara Republik Jokowi," kata Saiful.
Di tengah banyaknya permasalahan negara yang mendesak, ia menyayangkan fokus aparat yang justru dialihkan pada isu ijazah tersebut.
"Harusnya energi aparatur negara kita difokuskan ke situ, bukan untuk kasus ijazah palsu Jokowi yang sangat memalukan," pungkas Saiful. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
