Repelita [Jakarta] - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu melancarkan kritik pedas mengenai dinamika penegakan hukum serta tata kelola sektor strategis nasional.
Melalui saluran YouTube Forum Aktual, Said Didu menilai gelombang pengusutan dugaan penyimpangan era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi menjadi ombak besar yang menggulung konsolidasi politik dinasti.
ADVERTISEMENT
Ia menyoroti indikasi adanya tekanan politik terhadap insan akademisi usai kemunculan kabar pencabutan pernyataan dari mantan Rektor UGM Prof. Dr. Sofyan Effendi.
"Saya sudah menduga akan terjadi tekanan tinggi. Namun, upaya membendung atau menekan aktivis serta akademisi tidak akan mengendurkan pergerakan. Justru hal ini menaikkan semangat juang rakyat karena mengindikasikan ada sesuatu yang sedang ditutupi," kata Said Didu.
Ia pun memperingatkan Jokowi agar tidak merasa di atas angin saat berhadapan dengan desakan transparansi publik.
"Dalam sejarah kepemimpinan nasional, tidak ada kekuasaan yang mampu bertahan apabila berhadapan langsung dengan kehendak rakyat," ujarnya.
Menurut analisisnya, arah penegakan hukum bergeser secara signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seiring berjalannya penanganan perkara besar oleh Kejaksaan Agung.
Said Didu mengapresiasi instruksi Prabowo yang meminta seluruh aparat penegak hukum bertindak jujur tanpa terpengaruh intervensi pihak luar.
Ia membeberkan deretan skandal komoditas hingga sektor energi, seperti korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbud, jaringan judi online di KomDigi, hingga kasus tata kelola Pertamina.
Terkait skandal di tubuh Pertamina yang menelan kerugian negara hingga nilai fantastis, ia meyakini praktik tersebut digerakkan dari struktur kekuasaan di luar manajemen internal.
"Korupsi skala masif dan jangka panjang melibatkan berbagai anak perusahaan yang seharusnya saling mengawasi. Jika unit-unit yang mestinya berdebat justru kompak menandatangani dokumen selama bertahun-tahun, itu bukti adanya komando tingkat tinggi di luar Pertamina," jelasnya.
Mengakhiri analisisnya, Said Didu merinci lima skenario penuntasan kasus migas yang mencakup potensi ekstradisi aktor utama, sikap pasang badan, negoisasi politik, kendala medis, hingga kegagalan prosedur hukum internasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
