Repelita Jakarta - Peringatan soal potensi kekacauan atau chaos pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali memantik perhatian luas publik setelah diungkap oleh aktivis Muhammad Said Didu.
Dalam diskusi yang diunggah di kanal YouTube @BANGEDYCHANNEL pada Minggu (22/3/2026), Said Didu mengatakan bahwa JK melihat adanya tanda-tanda serius yang perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT
Ia menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan ancaman nyata terhadap kemampuan negara dalam menjaga layanan publik dan ketenangan sosial.
Said Didu menjelaskan bahwa JK memandang periode Juli-Agustus 2026 sebagai masa yang sangat rawan karena tekanan ekonomi diperkirakan akan mencapai titik terberatnya.
Kekhawatiran itu muncul karena kondisi fiskal Indonesia dinilai terus memburuk dalam waktu yang relatif singkat.
Said Didu menyebut bahwa dalam dua bulan awal tahun 2026 saja, defisit anggaran dan penambahan utang telah mencapai sekitar Rp200 triliun.
Ia lalu membuat proyeksi sederhana dengan mengalikan laju tersebut hingga pertengahan tahun untuk menggambarkan skala risiko yang dihadapi.
Menurut dia, jika laju pembengkakan defisit dan utang tidak dikendalikan, maka angkanya bisa mendekati Rp1.000 triliun dan akan sangat sulit ditangani oleh pemerintah.
Said Didu menilai bahwa beban fiskal yang terus membesar akan langsung terasa dampaknya hingga ke tingkat pemerintahan daerah.
Aliran dana yang terserap ke pusat disebutnya membuat pemerintah daerah kekurangan ruang fiskal untuk menjalankan program-program pelayanan dasar.
Dampaknya bisa merembet pada berbagai sektor publik yang paling dekat dengan keseharian warga.
Ia menyebut kondisi seperti jalan yang rusak, pelayanan puskesmas yang tersendat, hingga proyek pembangunan yang mandek sebagai gejala awal yang biasanya memicu ketidakpuasan masyarakat.
Anggaran daerah yang melemah karena penarikan dana ke pusat, infrastruktur dasar yang berpotensi terbengkalai, pelayanan kesehatan primer yang bisa terganggu, serta stagnasi layanan publik dapat memicu kemarahan warga.
Poin-poin itu, kata Said Didu, bukan sekadar persoalan administrasi anggaran yang rumit.
Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, situasi tersebut bisa berkembang menjadi tekanan sosial yang lebih luas dan menyulitkan pemerintah dalam menjaga ketenangan di tingkat akar rumput.
Selain masalah dalam negeri, Said Didu juga menyinggung faktor eksternal yang disebut JK sebagai ancaman tambahan yang tidak bisa diabaikan.
Salah satunya adalah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang dinilai berpotensi mengguncang pasar dan ekonomi dunia.
Dalam konteks Indonesia, gejolak global seperti itu bisa berdampak langsung pada harga energi, sektor perdagangan, nilai tukar rupiah, hingga stabilitas APBN.
Karena itu, tekanan dari luar disebut akan mempersempit ruang gerak pemerintah pada saat kondisi fiskal domestik juga sedang berada dalam tekanan berat.
Said Didu menegaskan bahwa dua persoalan besar itu, yaitu tekanan geopolitik dan beban keuangan negara, berada di luar kendali langsung pemerintah.
Elemen ketidakpastian inilah yang membuat JK, menurut dia, merasa perlu menyampaikan peringatan dengan nada serius kepada publik.
Dalam penjelasannya, Said Didu juga menyebut warisan utang dari pemerintahan sebelumnya sebagai persoalan besar yang belum tuntas diselesaikan.
Ia menilai beban tersebut membuat ruang kebijakan Presiden Prabowo Subianto menjadi sangat terbatas di awal masa pemerintahannya.
Kondisi itu semakin rumit karena pemerintahan baru dihadapkan pada kebutuhan menjaga kepercayaan pasar, stabilitas layanan publik, sekaligus target pembangunan yang ambisius.
Jika pendapatan negara tidak cukup kuat sementara belanja negara terus meningkat, tekanan fiskal dapat semakin dalam dan sulit dikendalikan.
Menurut Said Didu, tantangan ini berpotensi menuntut keputusan politik dan ekonomi yang sangat hati-hati dari pucuk pimpinan.
Ia menyebut tanggung jawab besar itu kini berada di tangan Presiden Prabowo, yang harus mampu menyeimbangkan stabilitas fiskal dengan tuntutan publik yang terus mengalir.
Said Didu juga menyoroti kemungkinan munculnya perlawanan sosial jika kebijakan pemerintah dinilai tidak tepat sasaran oleh masyarakat.
Ia mengaitkannya dengan agenda pembangunan dari desa yang selama ini menjadi salah satu narasi utama pemerintahan Prabowo.
Namun, ia memperingatkan bahwa kebijakan yang tidak memberi hasil cepat di lapangan justru bisa memunculkan reaksi balik dari masyarakat desa.
Dalam istilah yang ia pakai, tekanan itu bisa berubah menjadi "serangan dari desa" jika kebutuhan dasar warga tidak terpenuhi oleh negara.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh para elite di pusat kekuasaan.
Respons masyarakat di daerah, terutama di wilayah yang paling merasakan dampak ekonomi, juga bisa menjadi penentu apakah situasi tetap terkendali atau berubah menjadi gelombang protes besar.
Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, Said Didu juga mengungkap adanya pertemuan tertutup selama tiga jam antara dirinya, JK, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Pertemuan itu sempat menimbulkan kecurigaan dari berbagai kalangan bahwa ada manuver politik tertentu yang sedang digerakkan di balik layar.
Namun, Said Didu membantah keras dugaan tersebut dan menegaskan bahwa pembahasan mereka justru berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas negara dari berbagai ancaman.
Ia mengatakan bahwa JK bahkan menitipkan sembilan pesan strategis yang tidak dibuka ke publik untuk kepentingan stabilitas nasional.
Pesan itu, menurut pengakuan Said Didu, dimaksudkan agar Presiden Prabowo tetap tenang dan dapat mengambil keputusan dengan tepat di tengah situasi yang penuh tekanan.
Ia menyebut JK meminta agar pembahasan dalam pertemuan tersebut tidak diumbar ke publik demi menjaga kepentingan yang lebih besar.
Peringatan yang dikutip Said Didu menjadi sangat penting karena menyentuh tiga lapis persoalan sekaligus secara bersamaan.
Ada tekanan fiskal yang membengkak, ada risiko eksternal dari geopolitik global, dan ada potensi gejolak sosial yang bisa saling memperkuat jika tidak ditangani dengan serius.
Bagi pemerintah, kombinasi tiga faktor itu menuntut kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur dalam waktu yang bersamaan.
Bagi publik, peringatan ini menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada situasi politik, tetapi juga pada kesehatan fiskal negara dan daya tahan ekonomi masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, konsistensi pemerintah dalam menjaga pelayanan publik, mengelola utang secara hati-hati, dan merespons perubahan global akan menjadi faktor penentu utama.
Selama tekanan fiskal dan risiko geopolitik belum mereda, peringatan soal potensi chaos pada Juli-Agustus 2026 akan tetap menjadi perhatian serius di ruang publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
