Repelita Jakarta - Kepergian aktivis sekaligus Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Muhammad Rizal Fadillah, pada Jumat (13/11/2026) meninggalkan duka mendalam sekaligus menjadi catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan di tengah dinamika politik nasional.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik Heru Subagia menyoroti momentum berpulangnya Rizal yang terjadi tepat satu hari sesudah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026) sebagai peristiwa yang ironis sekaligus puitis.
"Di tengah hiruk-pikuk panggung politik Jakarta saat ini, di mana para elite partai, anggota parlemen, hingga lingkar istana sibuk berebut panggung dan mengklaim peran dalam suksesi kursi wakil presiden, kita tidak boleh mengidap amnesia sejarah," ujar Heru pada Sabtu (15/11/2026).
Menurut Heru, runtuhnya legitimasi kekuasaan Gibran pada hari ini tidak lepas dari peran sentral Rizal Fadillah yang wajib dicatat dengan tinta tebal sebagai pahlawan orisinal dan arsitek pembuka jalan.
Konsistensi Tanpa Pamrih Jabatan
Heru menilai rangkaian advokasi yang ditempuh almarhum bukanlah manuver politik transaksional, melainkan perwujudan keyakinan prinsip dalam mengkritisi pemerintahan Joko Widodo sejak jauh hari.
"Ketika banyak pihak masih ragu atau memilih bermain aman, Rizal sudah lebih dari dua tahun merintis upaya hukum dan advokasi untuk menguji keabsahan dokumen akademik Jokowi," kata Heru.
Ia memaparkan bahwa Rizal memegang peran vital bersama kalangan advokat di Gedung Juang Jakarta dalam menggalang konsolidasi lintas elemen bersama purnawirawan perwira tinggi TNI AD hingga pakar hukum seperti Refly Harun dan Ahmad Khozinudin.
Puncak keberanian tersebut terlihat pada kurun April hingga Mei 2025 saat almarhum menyambangi langsung Universitas Gadjah Mada (UGM) serta mendatangi kediaman Jokowi di Kota Solo dalam pertemuan singkat berdurasi sekitar tiga menit demi menagih transparansi ijazah.
Menolak Tunduk di Tengah Kriminalisasi
Perjalanan perjuangan tersebut penuh dengan rintangan berat, termasuk ketika Polda Metro Jaya menetapkan Rizal bersama tujuh tokoh lainnya sebagai tersangka pencemaran nama baik pada 7 November 2025.
"Di fase inilah integritas sejati seorang pejuang diuji. Saat dinamika internal memecah barisan, ketika sebagian rekan memilih menempuh jalur restorative justice hingga mendapatkan SP3, sementara yang lain berjibaku di meja hijau PN Jakarta Timur, Rizal Fadillah tetap berdiri tegak. Ia menolak kompromi," ungkap Heru.
Efek Domino Menyeret Gibran Mundur
Heru meyakini bahwa polemik keabsahan syarat pendidikan Gibran tidak akan pernah mencapai titik balik sebesar sekarang apabila Rizal tidak berani membuka tabir persoalan ijazah pada tahun 2025.
Rintisan advokasi tersebut menjadi pemicu bergulirnya gugatan hukum yang lebih masif, termasuk langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana dalam menguliti cacat administrasi pada Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Heru kemudian merinci rangkaian fakta hukum dan politik pada November 2026 sebagai efek domino yang tidak terbantahkan dari gerakan tersebut.
Pertama, keluarnya vonis dua lembaga peradilan tertinggi yakni Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Mahkamah Agung melalui Putusan No. 742 K/TUN/2026 yang secara tegas membatalkan Suket penyetaraan pendidikan Gibran karena tidak memenuhi syarat kelulusan yang sah.
Kedua, tindakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 12 November 2026 yang mencabut resmi dokumen Suket tersebut sehingga menggugurkan syarat administratif pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Ketiga, bergulirnya langkah konstitusional parlemen pada 11 November 2026 ketika sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat sebagai pintu masuk pemakzulan.
"Tekanan berlapis inilah yang akhirnya memaksa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada 12 November 2026," kata Heru.
Catatan untuk Pemburu Kekuasaan
Menutup pandangannya, Heru mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga ingatan publik pada akar sejarah perjuangan di tengah bergulirnya proses menuju Sidang Istimewa MPR serta perebutan hak prerogatif penentuan dua nama calon wakil presiden pengganti.
"Kekuasaan memang sering kali cepat melupakan mereka yang berdarah-darah di garis depan. Rizal Fadillah telah menuntaskan tugas sejarahnya dengan sangat terhormat," ujarnya.
Rizal Fadillah mengembuskan napas terakhir pada Jumat sore, 13 November 2026 pukul 16.45 WIB di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, tepat sehari setelah menyaksikan runtuhnya tembok kekuasaan yang ia gugat selama bertahun-tahun.
"Ia pergi tanpa membawa jabatan, tanpa pamrih kekuasaan, meninggalkan warisan keteladanan bahwa keberanian satu orang yang teguh pada prinsip mampu mengubah arah sejarah bangsa. Selamat jalan, Kang Rizal," pungkas Heru(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
