Repelita Jakarta - Langkah taktis pimpinan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu dalam merespons ketegangan politik nasional menuai kecaman mendalam dari pengamat isu kebangsaan.
Sikap konfrontatif yang ditunjukkan oleh pimpinan tinggi korporasi sayap kanan tersebut dinilai telah melampaui batas kewajaran hingga memicu kecemasan di ruang publik.
ADVERTISEMENT
Keterlibatan figur sentral tersebut dianggap mengeksploitasi kekuatan fisik secara destruktif guna mengintervensi dialektika politik yang melibatkan para tokoh senior di tanah air.
Melalui analisis mendalam, pergerakan organisasi sayap tersebut dianalogikan dengan esensi kehancuran figur perkasa dalam catatan sejarah kuno akibat ambisi personal yang berlebihan.
“Dalam mitologi Yunani Hercules atau Herakles ternyata ujung kehidupannya tragis, ia mati bunuh diri karena tak kuat menahan sakit akibat jubah beracun yang dikenakannya,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Jumat 22 Mei 2026.
Lebih lanjut, sisi historis masa lalu sang tokoh fiktif dunia barat tersebut turut diangkat guna memberikan pemahaman objektif mengenai bahaya dari hilangnya kontrol emosional.
“Laki-laki yang memiliki banyak kekasih sesama laki-laki ini pernah membunuh anak dan istrinya sendiri. Ia menjalani 12 tugas sebagai penebus dosa yang dilakukannya,” ucapnya.
Kedekatan emosional dan akses instan menuju lingkaran birokrasi pemerintahan dinilai sering kali menjadi pemicu utama lahirnya keangkuhan kelompok yang merasa kebal hukum.
“Jabatan dan kedekatan dengan kekuasaan adalah jubah sedangkan kesombongan dan merasa hebat atau jagoan merupakan racun,” tukasnya.
Eskalasi konflik horizontal ini sendiri bermula dari upaya pembelaan sepihak terhadap pejabat militer aktif yang posisinya tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
“Rosario de Marshall alias Hercules di sini sedang membela Teddy Indra Wijaya terkait tudingan Amien Rais soal perilaku seksual yang digunjingkan masyarakat,” katanya.
Langkah transparansi penegakan informasi mutlak diperlukan mengingat posisi krusial institusi yang bersangkutan dengan pemangku kebijakan tertinggi di republik ini.
“Klarifikasi dituntut karena menyangkut kedekatan dengan Presiden Prabowo yang dikhawatirkan lebih dari sekedar hubungan dinas antara Presiden dengan Sekretaris Kabinet,” lanjutnya.
Ketegangan semakin meruncing saat muncul laporan mengenai tindakan penekanan psikologis serta intimidasi fisik terhadap anggota keluarga dari pihak oposisi.
“Insiden merembet pada pengepungan rumah dan penyanderaan di Markas GRIB terhadap Ilma Sani Fitriana puteri Ahmad Bahar,” ungkap Rizal.
Proses penyelesaian formal di atas kertas sempat ditempuh pasca adanya tuduhan pencemaran nama baik melalui platform digital berbasis video pendek.
“Atas hal itu telah disampaikan permohonan maaf dan ditandatangani surat perdamaian,” imbuhnya.
Kendati demikian, nota kesepahaman tersebut belakangan digugat kembali lantaran adanya indikasi manipulasi fakta riil di lapangan saat proses penandatanganan berlangsung.
“Namun menurut Bahar ia menandatangani surat perdamaian itu sebelum mengetahui peristiwa sebenarnya yang menimpa puterinya. Jika tahu, ia tidak akan mau membuat kesepakatan perdamaian,” bebernya.
Respons represif dari organisasi kepemudaan tersebut dicap oleh koalisi penasihat hukum dan lembaga keagamaan sebagai bentuk teror moral yang mencederai hak asasi manusia.
“Perlakuan Hercules dan anak buahnya dinilai oleh LBH AP PP Muhammadiyah beserta Ormas Islam lainnya sebagai perbuatan teror di luar batas kemানুsiaan,” tegasnya.
Bentuk tekanan verbal hingga ancaman penggunaan senjata api secara ilegal diduga kuat terjadi selama proses interogasi sepihak di dalam markas kelompok tersebut.
“Ia menghardik agar Ilma membuka hijab, akan menelanjangi ayahnya, mengeluarkan pistol, dan menembakkannya ke bawah dua kali,” katanya.
Menyikapi tindakan semena-mena itu, aliansi masyarakat sipil bersama korban berencana melayangkan gugatan resmi kepada institusi penegak hukum serta lembaga perlindungan hak perempuan.
“Fitriana akan melaporkan tindakan Hercules ke pihak Kepolisian setelah menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan,” terangnya.
Pemerintah dituntut bersikap adil dan konsisten dalam memberantas segala bentuk aksi premanisme terorganir demi menjaga muruah konstitusi negara.
“Perliaku premanisme anggota GRIB dan teror ala boss mafia Hercules tidak boleh dibiarkan untuk tumbuh di negeri Indonesia, apalagi dipelihara,” tegasnya.
Hubungan personal masa lalu di antara para pimpinan tinggi negara diharapkan tidak menjadi penghalang bagi jalannya proses hukum yang imparsial.
“Prabowo yang dikenal dekat dengan Hercules tidak boleh melindungi,” katanya.
Kebijakan pembubaran paksa terhadap organisasi yang melanggar ketertiban umum di masa lampau harus dijadikan yurisprudensi kuat untuk menindak ormas anarkistis saat ini.
“Dahulu FPI dibubarkan atas dalih melakukan kekerasan dalam menindak kemaksiatan, padahal itu sesungguhnya adalah untuk menjaga moral bangsa, maka kini saatnya premanisme dan tindakan ala mafia GRIB harus dibereskan. GRIB mesti dibubarkan,” tandasnya.
Aksi pemaksaan kehendak dengan mengandalkan kekuatan logistik serta senjata pada akhirnya diprediksi hanya akan merugikan eksistensi kelompok itu sendiri di mata hukum.
“Hercules dengan pistolnya itu telah bunuh diri. Sulit mencari pilihan lain selain Hercules dihukum dan GRIB dibubarkan. Negara hukum harus membuktikan konsistensi dan kemandirian atas dirinya,” kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
