Berita, Nasional

Ribuan Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia Padati Tugu Proklamasi Desak Usut Penyadapan, Foto Gibran di DPR Dicopot

Repelita.net

15 November 2026 20:39 WIB • 582 view

Ribuan Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia Padati Tugu Proklamasi Desak Usut Penyadapan, Foto Gibran di DPR Dicopot
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat dalam gelaran Aksi Rakyat Bela Indonesia pada Minggu, 15 November 2026.

ADVERTISEMENT

Laporan langsung dari lokasi demonstrasi tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Official SINDOnews oleh jurnalis Kosasih Jasindut.

Gerakan massa yang digagas oleh Ustaz Bachtiar Nasir ini diikuti perwakilan organisasi masyarakat dari wilayah Jabodetabek, Sumatera, hingga Kalimantan untuk menyuarakan lima tuntutan utama.

Para peserta aksi mendesak penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, menolak keras praktik oligarki, serta meminta pengusutan tuntas kasus kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan serta skandal penyadapan oleh petinggi kepolisian.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga pukul 11.00 WIB tersebut diisi dengan pembacaan puisi, orasi kebangsaan, serta pengibaran bendera dan poster tuntutan sementara petugas kepolisian bersama Dinas Perhubungan menyiapkan pengalihan arus lalu lintas menuju kawasan Cikini.

Di sisi lain, sejumlah ruang rapat komisi dan Badan Legislasi di gedung parlemen Senayan terpantau sudah menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka menyusul penyerahan surat pengunduran dirinya pada Kamis lalu yang membuat kursi Wakil Presiden resmi kosong.

Penurunan foto mantan orang nomor dua tersebut di sejumlah kantor legislatif daerah sempat menuai polemik di media sosial karena dilakukan dengan cara dicoret, ditendang, hingga diletakkan terbalik di lantai sehingga dibandingkan oleh warganet dengan prosesi khidmat para siswa sekolah.

Secara konstitusional berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, posisi Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam membantu tugas kepala negara, menjaga stabilitas politik, hingga menjamin suksesi kepemimpinan nasional.

Sementara itu dalam perkembangan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sidang kode etik Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Aryanto Sutadi yang langsung mengajukan banding.

Publik kini menanti kelanjutan sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya dari jajaran perwira tinggi Polri termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai jenderal bintang empat pertama yang menghadapi sidang etik.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto mengusulkan agar pimpinan Polri menerbitkan surat perintah pengangkatan perwira tinggi bintang tiga secara ad hoc untuk melengkapi komposisi komisi kode etik mengingat terbatasnya jumlah jenderal bintang empat aktif.

Pada segmen laporan berikutnya di kanal YouTube Official SINDOnews tersebut, jurnalis Heru Joko turut melaporkan langkah Komisi Kepolisian Nasional yang menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertemuan itu dilakukan untuk mengawal penyelidikan independen atas kericuhan aksi demonstrasi Hari Pahlawan pada 10 November malam di depan gedung DPRD DIY Jalan Malioboro Yogyakarta, di mana Propam Polda DIY telah memeriksa 11 personel serta menganalisis rekaman video dugaan kekerasan aparat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung