Repelita Jakarta - Sebuah wacana mengenai pengalihan sistem pembayaran upah bagi aparatur sipil negara ke lembaga non-perbankan memicu gelombang polemik dan kekhawatiran sektor keuangan pada tanggal 7 Oktober 2026.
Kritik tajam atas rencana kebijakan ekonomi tersebut dilemparkan ke publik oleh akun @ekokuntadhi.
ADVERTISEMENT
Melalui tulisan pertamanya, ia memberikan pandangan negatif dengan menulis "Ini sih, bukan bisnis. Tapi ini sejenis predator. Kalau gaji PNS dan Pensiunan dibayar gua Koperasi, yang akan terjengkang adalah Bank Pembangunan Daerah. Mereka bisa hidup karena selama ini mengurus payroll PNS di daerahnya masing-masing."
Pernyataan terbuka dari pegiat media sosial tersebut langsung memancing ketertarikan warga internet lainnya untuk ikut berkomentar di kolom digital.
Kekhawatiran mengenai risiko penyelewengan dana oleh pengurus lembaga dikemukakan oleh akun @marukay12 secara gamblang.
Ia menuliskan kecemasan sistemisnya berupa "Dan ketika gajinya ASN di tilep pengurus koperasi yg berafiliasi ke parpol, negara lepas tangan dan pelaku melenggang bebas Udah ketebak jalan ceritanya, ga beda jauh sama MBG dan KDMP".
Respons bernada makian yang sangat pendek juga dilayangkan oleh akun @ratjunn dalam kolom siber.
Warganet tersebut meninggalkan tulisan kasar berupa "Punya ide kok segoblok ini ferry..".
Sementara itu, akun @bunga_04__daily menilai kebijakan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan riil ekonomi nasional.
Ia menyematkan sebuah analisis sinis dengan menulis "Era prabowo cuma pindah-pindahin duit aja 😄 Literally gak nambah pendapatan negara kebijakan-kebijakan kaya gini".
Di sisi lain, akun @gheawangga justru melihat adanya sisi positif untuk mendorong produktivitas sektor perbankan daerah ke depan.
Ia memberikan sudut pandang alternatif berupa "Justru harusnya Dari dulu.. bank itu g boleh gantungkan diri Dari payroll.. jadi g Mau kerja karena DPK terjamin.. gaji pegawai bank lebih tinggi Dari kebanyakan ASN. Semoga dengan begini bank bisa mengeluarkan kredit murah biar banknya tetap untung Dan uangnya ngalir".
Keluhan mengenai kebiasaan merubah sistem pelayanan publik yang sudah stabil diutarakan oleh akun @pribadi_untung secara singkat.
Warganet tersebut meninggalkan tulisan berupa "lha yo tho. senengane ngutak atik yang sudah berjalan baik".
Kondisi kesiapan infrastruktur lembaga di tingkat perdesaan turut dipertanyakan oleh akun @slepet.again dalam ruang percakapan yang sama.
Masyarakat siber tersebut menuliskan keraguannya dengan kalimat "Padahal koperasi desa belum jalan (buka saja belum)".
Desakan pembatalan wacana tersebut kemudian diarahkan langsung kepada instansi terkait oleh akun @yusuf_4f4ndi.
Ia melayangkan permohonan melalui komentar dengan memention dua akun resmi negara berupa "@bkngoidofficial @kemen_panrb Tolong ide ini ditolak.".
Ruang diskusi hangat mengenai estimasi pengeluaran logistik digital untuk menunjang sistem baru tersebut akhirnya dikunci oleh komentar dari akun @gian_perkasa.
Ia menutup perdebatan dengan menjabarkan rincian kebutuhan sistem berupa "List belanja yg kebayang: 1. Mainframe/servers. 2. PC terminals, laptop, printer/scnner. 3. Bangun network 4. Beli system Silahkan lanjut 😀😀"(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
