Berita, Nasional

Mahfud MD Ingatkan Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR Jadwal Sidang Pemilihan Wapres 9 Desember Berpotensi Tidak Sah

Repelita.net

20 November 2026 23:46 WIB • 129 view

Mahfud MD Ingatkan Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR Jadwal Sidang Pemilihan Wapres 9 Desember Berpotensi Tidak Sah
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan peringatan konstitusional kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terkait jadwal pemilihan wakil presiden baru.

ADVERTISEMENT

Menurut Mahfud MD, apabila kepala negara belum menyerahkan dua nama kandidat calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka hingga batas waktu 19 November, maka agenda persidangan MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat digelar atau dianggap tidak sah secara hukum.

“Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR mungkin tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang menyebutkan pengajuan nama calon wakil presiden pengganti harus dilakukan dalam tenggat waktu 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang MPR.

“(Ternyata) di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” ungkap Mahfud memperjelas perbedaan tafsir waktu tersebut.

Berangkat dari ketentuan tersebut, Mahfud menyarankan agar pelaksanaan Sidang Paripurna MPR digeser hingga genap 14 hari kerja terhitung sejak pimpinan MPR resmi menerima surat pengusulan dua nama kandidat dari Presiden demi menjaga keselarasan aturan hukum.

Sebagai ilustrasi perhitungan administratif, jika Presiden menyerahkan nama kandidat pada 20 November 2026, maka jadwal sidang parlemen semestinya diundur menjadi 10 Desember 2026.

“Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC, maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” jelasnya.

Mahfud menilai penyesuaian jadwal berdasarkan hitungan 14 hari kerja merupakan langkah paling aman guna menyinkronkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang MD3, dan Tata Tertib MPR selama tetap berada dalam koridor maksimal 60 hari sejak Gibran menyatakan mundur.

“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” pungkas Mahfud menutup peringatannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung