Repelita Jakarta - Pandangan kritis dan tajam kembali disuarakan oleh seorang pemerhati politik dan kebangsaan bernama M Rizal Fadillah melalui catatan opininya.
Tulisan yang disebarluaskan pada hari Jumat tanggal 18 September 2026 tersebut secara khusus menyoroti berbagai persoalan masa lalu yang dikaitkan dengan figur mantan Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Penulis menilai bahwa alih-alih menikmati masa purna tugas dengan tenang, figur politik tersebut dinilai semakin aktif bergerak melakukan berbagai kunjungan ke berbagai daerah.
Aktivitas keliling wilayah yang dilakukan secara terbuka itu dituding sebagian pihak sebagai bentuk kampanye terselubung demi kepentingan politik pribadi maupun kelompok keluarga.
Kondisi tersebut diklaim telah memicu kejenuhan serta kejengkelan di tengah masyarakat luas yang menghendaki adanya evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak kepemimpinan terdahulu.
Dalam naskah opininya, pengamat tersebut secara terbuka mendesak agar berbagai persoalan besar yang belum tuntas diusut kembali secara serius dan tanpa kompromi.
Beberapa isu krusial yang disorot meliputi dugaan cacat edukasi, praktik korupsi yang merajalela, hingga serangkaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu.
Pernyataan keras dilayangkan dengan menyebutkan sejumlah tragedi nasional seperti peristiwa kematian massal petugas pemilu serta insiden berdarah di berbagai wilayah.
Sorotan utama diarahkan pada peristiwa kematian ratusan petugas pemilihan umum pada tahun-tahun sebelumnya yang sempat dinarasikan secara sepihak akibat kelelahan fisik semata.
Namun, catatan tersebut mengingatkan kembali pernyataan penting dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia saat itu yang bernama Dr Daeng Mohammad Faqih SH MH.
Berdasarkan arsip catatan masa lalu, Dr Daeng Mohammad Faqih SH MH secara terbuka menyatakan bahwa jumlah korban jiwa saat itu mencapai lebih dari seribu orang.
Lebih lanjut, pimpinan organisasi profesi kedokteran tersebut juga sempat meragukan argumen kelelahan fisik dan mengusulkan agar dilakukan tindakan otopsi forensik secara menyeluruh.
Akan tetapi, usulan penting mengenai pemeriksaan forensik tersebut kala itu ditolak secara mentah oleh pihak pemerintah maupun penyelenggara pemilu yang berwenang.
Akibat penolakan tersebut, pembenaran secara verbal mengenai faktor kelelahan terus dipaksakan menjadi satu-satunya penyebab utama jatuhnya korban jiwa dalam skala besar.
Situasi darurat kesehatan global akibat wabah penyakit menular yang muncul pada tahun berikutnya kemudian meredam desakan publik untuk melakukan investigasi mendalam.
Penulis opini berargumen bahwa pertanggungjawaban moral dan politik atas jatuhnya korban jiwa dalam jumlah masif tersebut tetap berada di tangan pemegang kekuasaan tertinggi.
Desakan agar aparat penegak hukum dan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bergerak aktif kembali disuarakan secara tegas dalam tulisan tersebut.
Langkah investigasi mendalam melalui pembentukan tim pencari fakta independen dinilai sangat mendesak untuk merespons tuntutan keadilan dari keluarga korban dan masyarakat.
Catatan penutup opini tersebut menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan demi memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum atas tragedi kemanusiaan masa lalu (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
