Berita, Nasional

Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Pengusutan Tuntas Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar Tanpa Ada yang Terlewatkan

Repelita.net

20 November 2026 20:29 WIB • 225 view

Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Pengusutan Tuntas Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar Tanpa Ada yang Terlewatkan
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan agar pengusutan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dituntaskan tanpa pandang bulu.

ADVERTISEMENT

Instruksi tanpa kompromi dari Kepala Negara tersebut diulas oleh jurnalis senior Hersubeno Arief melalui kanal YouTube Hersubeno Point yang tayang pada Jumat, 20 November 2026.

Dalam paparan tersebut, Hersubeno Arief menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengungkap arahan langsung Presiden kepada jajaran penegak hukum.

Menurut penjelasan yang disampaikan melalui akun media sosial X serta kanal YouTube pribadi Yusril Ihza Mahendra, penyidikan yang tengah bergulir di Bareskrim Polri kini mengarah pada pengejaran aktor intelektual di balik praktik intersepsi ilegal tersebut.

Sejauh ini, tim penyidik dilaporkan telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi dan menetapkan empat orang tersangka dari lingkaran internal kepolisian, yakni Listyo Sigit Prabowo, Arisonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Slamet Uliandi.

Namun demikian, berdasarkan keterangan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatio Purnomo, jumlah tersangka sangat berpotensi bertambah seiring dilakukannya penggeledahan di sejumlah lokasi seperti kawasan Cipete Jakarta Selatan, Bogor, hingga Tangerang yang diduga menjadi posko kegiatan makar.

Melalui unggahan berantai sejak Kamis, 19 November hingga Jumat, 20 November 2026, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara bukanlah pelanggaran Undang-Undang ITE biasa, melainkan masuk dalam kategori perbuatan makar.

"Presiden minta kasus penyadapan dituntaskan jangan ada pihak yang terlewatkan," tulis Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip Hersubeno Arief dalam tayangan tersebut.

Yusril juga memaparkan bahwa secara hukum tata negara dan hukum pidana, penyadapan ilegal terhadap presiden memiliki motif serius yang mengarah pada upaya melumpuhkan kepala negara agar gagal menjalankan tugas konstitusionalnya atau bahkan menggulingkan pemerintahan yang sah.

"Pihak di luar institusi Polri sangat mungkin terlibat! Pemeriksaan akan terus dilakukan termasuk yang terkait dengan tujuan penyadapan," tegas Yusril dalam rangkaian pernyataannya.

Lebih jauh, Yusril menyoroti bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini, institusi kepolisian belum pernah tercatat terlibat dalam perkara yang mengarah pada tindak pidana makar.

Oleh karena itu, gelar perkara internal di Bareskrim Polri maupun pemaparan bersama Kejaksaan Agung nantinya akan membuka sejauh mana permufakatan jahat serta siapa saja elit politik maupun aktor besar yang menjadi pengguna akhir dari hasil penyadapan tersebut.

Menutup analisisnya di kanal YouTube Hersubeno Point, Hersubeno Arief menilai pesan tegas dari Menko Yusril menjadi peringatan keras bagi pihak mana pun agar tidak membelokkan narasi hukum dan bersiap menghadapi proses penegakan hukum yang menyeluruh.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung