Repelita [Jakarta] - Analisis yang dilontarkan oleh Ketua Joman Nusantara Bersatu Andi Azwan mengenai langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah menjadi sorotan publik. Keyakinan yang disampaikan oleh pimpinan relawan tersebut terbukti selaras dengan komitmen langsung yang diutarakan mantan kepala negara.
Dokumen pendidikan yang selama ini dipermasalahkan oleh pihak lawan dinilai sebagai fokus utama dalam proses hukum di persidangan.
ADVERTISEMENT
"Itu (ijazah Jokowi) adalah objek utama yang mereka katakanlah dicari-cari kesalahannya," kata Andi Azwan.
Kepastian mengenai kesiapan penunjukan bukti fisik di hadapan majelis hakim ditegaskan sejak awal oleh jajaran relawan.
"Tentu kalau diminta (menunjukkan ijazah) oleh hakim pasti akan diperlihatkan dan Pak Jokowi sendiri akan memperlihatkan itu," sambungnya.
Kehadiran fisik di persidangan juga dipastikan akan dipenuhi apabila panggilan resmi dari majelis hakim telah diterbitkan.
"Beliau (Jokowi) akan hadir dalam persidangan itu nanti ketika beliau mendapatkan undangan, diminta hakim untuk hadir," ujarnya.
Bukti otentik berupa berkas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dipastikan bakal dihadirkan secara transparan.
"Dikatakan berulang kali di manapun beliau ditanyakan oleh awak media dan sebagainya, di depan kami pun juga mengatakan, 'Saya akan perlihatkan seluruh ijazah saya, SD, SMP, SMA, maupun S1.' Itu jelas," ujarnya.
Langkah kooperatif tersebut diambil guna mematahkan spekulasi publik sekaligus menjaga keabsahan proses pidana yang sedang berjalan.
"Jadi jangan ada lagi penggorengan-penggorengan bahwa beliau tidak akan datang. Karena apa? Kalau beliau tidak datang, karena ini adalah prosesnya pidana, itu bisa gugur," jelasnya.
Selang beberapa waktu, Joko Widodo secara terbuka mengonfirmasi kesiapannya untuk memenuhi prosedur hukum tersebut.
"Hadir, sudah saya sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan," kata Jokowi.
Tahapan persidangan yang telah memasuki pokok perkara dipastikan akan diikuti sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
"Ini sudah masuk pokok perkara kok di persidangan, ya kita ikuti proses hukum yang ada," lanjutnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
