Repelita [Jakarta] - Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan mengenai adanya massa aksi yang menerima bayaran di tengah gelombang unjuk rasa mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
Saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XII di Gorontalo pada Rabu (24/06), kepala negara menyebut ada demonstran yang dibayar Rp200.000.
ADVERTISEMENT
Ia mengeklaim mengetahui sosok di balik penyediaan dana untuk kegiatan tersebut dengan menuding pihak yang tidak menyukai kepemimpinannya.
Narasi ini memicu sorotan publik karena serupa dengan tuduhan yang beredar di media sosial mengenai mahasiswa Universitas Indonesia yang diklaim menerima uang untuk berdemo.
Sejumlah pihak menilai narasi pengondisian massa ini merupakan upaya sistematis untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan mahasiswa.
Guru Besar FISIP UGM, Amalinda Savirani, menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa memiliki legitimasi yang sangat kuat sebagai penyambung aspirasi rakyat.
Karena kuat legitimasinya, gerakan mahasiswa menjadi sangat mudah juga untuk dimanfaatkan atau disusupi.
Itu temasuk yang dibayar-bayar itu. Yang tanpa sadar malah jadi delegitimasi gerakan mahasiswa itu sendiri. Saat ketahuan ada yang terima uang, muncul omongan 'enggak ada mahasiswa sekarang, karena dibayar juga bisa'. Digembosi dengan cara itu, kata Amalinda.
Di sisi lain, terdapat pengakuan mengejutkan dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin.
Ia mengaku menerima uang sejumlah Rp20 juta dari oknum kepolisian agar rekan-rekannya membatalkan rencana demonstrasi di Istana Negara.
Meski demikian, aksi tetap berjalan bahkan massa sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pasca-pertemuan tersebut, Gibran mengajak sejumlah mahasiswa mengikuti kunjungan dinas ke beberapa daerah, yang kemudian ditepis oleh Rektor UI, Heri Hermansyah.
Kampus menegaskan tidak pernah memberikan penugasan resmi kepada mahasiswa untuk mengikuti agenda tersebut tanpa adanya permohonan resmi dari Sekretariat Wapres.
Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra menekankan bahwa mahasiswa bergerak murni atas dasar keresahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang membebani masa depan.
Karena mahasiswa adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Jadi, sangat wajar ketika kami menuntut pada negara atas kebijakan-kebijakan yang kami rasa akan membebani masa depan kami.
Ini seharusnya dipandang oleh negara sebagai upaya untuk keberlanjutan bangsa yang lebih siap dan matang, tegas Fathimah.
Ia menambahkan bahwa pejabat seharusnya merespons substansi kritik alih-alih menggunakan narasi massa bayaran untuk mendelegitimasi suara publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
