Repelita [Jakarta] - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato krusial mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19.
Catatan strategis mengenai arah kebijakan ekonomi nasional tersebut dirangkum oleh Hasbil Mustaqim Lubis melalui akun X pribadinya @Hasbil_Lbs pada tanggal 21 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan esensi fundamental instrumen keuangan negara anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai instrumen pelindung masyarakat.
Terkait fungsi mendasar anggaran, beliau menegaskan bahwa "Presiden mengatakan, APBN bukan sekedar dokumen, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi2 negara, alat untuk pedoman perjalanan kedepannya."
Selanjutnya, dijabarkan rancangan indikator makro dengan target pendapatan negara 11,82 hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara sebesar 13,62 sampai 14,80 persen PDB.
Rencana keuangan tersebut juga mematok defisit pembiayaan 1,8 s.d 2,4 %PDB, pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%, inflasi 1,5%-3,5%, kurs rupiah 16.800-17.500 per USD, minyak mentah 70-90 USD, serta suku bunga SBN 6,5%-7,3%.
Kepala Negara mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyatukan kekuatan serta berjuang bersama demi menjaga kedaulatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam seruannya kepada seluruh perwakilan rakyat, beliau menyampaikan pesan agar "Presiden meminta, kita semua bersatu, kerja keras, menjaga nusantara, karena para pendahulu kita, telah berjuang keras dalam menjalankan amanat UU demi mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia."
Sektor kerakyatan seperti kaum pekerja, pengajar, serta nelayan juga menjadi fokus perhatian pemerintah melalui optimalisasi program yang sudah berjalan maupun program masa depan.
Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam pemaparannya bahwa "Presiden menjelaskan perhatiannya ke petani, nelayan, buruh, guru, dll sebagai prioritas lewat program program yang ada saat ini, dan mempersiapkan program unggulan untuk kedepannya."
Tiga pilar utama penghasil valuta asing negara saat ini bertumpu pada komoditas kelapa sawit, batu bara, serta besi paduan dengan nilai mencapai USD 65 miliar.
Melalui data tersebut, beliau menerangkan posisi strategis perdagangan internasional kita dengan menjabarkan bahwa "Presiden menjelaskan 3 besar sumber Devisa Indonesia yaitu dari Sawit, Batubara dan Paduan besi, dengan total sebesar USD 65 Milyar atau setara Rp 1.100 Triliun."
Sorotan tajam juga diarahkan pada praktik manipulasi pelaporan nilai ekspor yang telah berlangsung selama puluhan tahun sehingga merugikan kas negara dalam jumlah fantastis.
Mengenai urgensi pembenahan sistem birokrasi, khususnya sektor kepabeanan, beliau menyatakan secara terbuka bahwa "Presiden menjelaskan, selama 34 tahun, Indonesia mengalami Under Invoicing (USD 908 Milyar, setara Rp.15,400 triliun). Hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Kita harus perbaiki seluruh lembaga negara, termasuk Bea Cukai. Sudah saatnya kita jujur ke diri kita, ke rakyat kita."
Pemerintah menegaskan kedaulatan penuh atas penentuan harga komoditas strategis nasional tanpa harus didikte oleh kepentingan maupun kekuatan korporasi asing.
Sesuai dengan mandat konstitusi, Kepala Negara menyatakan landasan hukum tata kelola kekayaan alam dengan menegaskan bahwa "Presiden menyampaikan, kita yang harus menentukan harga komoditas kita sendiri bukan pihak asing. Kita punya sawit, nikel, batubara, dll, kita berhak menentukan nasib kita sendiri. Kalau mereka tidak mau beli, kita pakai sendiri, rakyat sendiri yg menikmati. Mari kita jalankan amanat UU 1945, Pasal 33."
Potensi penyelamatan dana negara yang hilang akibat kebocoran anggaran diperkirakan mampu mencapai angka USD 150 miliar untuk setiap tahunnya.
Langkah penyelamatan ini menuntut keberanian regulasi, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya bahwa "Presiden menyampaikan, potensi kebocoran yang bisa kita selamatkan sebesar USD150 Milyar per tahun. Maka dari itu, kita harus berani menyelamatkannya."
Sebuah skema baru disiapkan melalui penunjukan badan usaha milik negara untuk mengendalikan tata kelola distribusi komoditas mentah hasil bumi.
Langkah taktis hilirisasi ini diperkuat lewat kebijakan baru di mana "Presiden menyampaikan Peraturan Pemerintah terkait Tata Kola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Skemanya nanti, akan ditunjuk satu BUMN yang mengurus ini, tujuannya untuk memaksimalkan hasil pengolahan SDA Indonesia."
Aturan mengenai penyimpanan dana hasil ekspor komoditas alam juga dirancang guna menerapkan strategi ekonomi jalan tengah yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
Tujuan regulasi moneter dalam negeri tersebut dipaparkan secara jelas bahwa "Presiden menjelaskan, peraturan pemerintah, terkait devisa hasil ekspor, dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan SDA Indonesia. Strategi ekonomi jalan tengah akan kita tempuh untuk menjamin keadilan untuk semuanya."
Sektor perbankan pelat merah didorong untuk memperluas akses permodalan bagi masyarakat kecil serta menurunkan suku bunga kredit secara signifikan.
Implementasi keadilan ekonomi ini ditekankan melalui instruksi langsung bahwa "Presiden menjelaskan demokrasi ekonomi, meminta bank bank himbara, jangan itu itu lagi yang dapat fasilitas, kasi kesempatan untuk rakyat miskin, turunkan bunga pinjaman, berikan akses pendanaan, dll."
Dukungan penuh tetap diberikan kepada korporasi swasta domestik yang telah berhasil menembus pasar global disertai penyediaan jaminan sosial penunjang.
Sinergi korporasi dan pemerintah digambarkan dalam pernyataan bahwa "Presiden menyampaikan akan terus mendorong perusahaan perusahaan swasta agar terus berkembang & maju. Banyak perusahan2an swasta sudah Go Global, seperti Mayora, Indomie, dll. Pemerintah dan pengusaha akan terus bekerja sama. Pemerintah juga telah memberikan banyak jaminan sosial untuk meringankan beban swasta."
Di bidang ketahanan pangan, pencapaian swasembada berhasil dipertahankan dengan posisi stok logistik beras nasional yang sangat kuat.
Data ketahanan pangan riil tersebut diungkapkan oleh pemerintah dengan menjabarkan bahwa "Presiden menjelaskan bahwa kita telah berhasil swasembada pangan. Cadangan beras 10 mei 2026 sebanyak 5.3 juta ton."
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah mendistribusikan miliaran porsi sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja baru secara masif.
Meskipun sukses besar, proses evaluasi dan akuntabilitas program tetap diprioritaskan sebagaimana ditegaskan bahwa "Presiden menjelaskan progam MBG, sudah 8,3 Milyar porsi per 19 Mei 2026. Jumlah tenaga kerja yg terserap sebanyak 1.278.262 jiwa. Yang kurang baik dari pelaksanaan progam ini, akan terus diperbaiki. Audit akan terus berjalan."(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Pidato Presiden @prabowo pada rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait KEM & PPKF RAPBN 2027.
— Hasbil Mustaqim Lbs (@Hasbil_Lbs) May 20, 2026
14 poin yang saya catat, sbb:
1. Presiden mengatakan, APBN bukan sekedar dokumen, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi2 negara, alat untuk pedoman… pic.twitter.com/1v0fY0c7iD
