Repelita [Jakarta] - Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia mengungkapkan adanya fenomena perlawanan sunyi di tengah masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Keengganan sebagian warga dalam mengibarkan bendera Merah Putih terpantau terjadi secara meluas baik di kalangan masyarakat bawah maupun kelas menengah ke atas.
ADVERTISEMENT
"Saat ini disebutkan ada perlawanan sunyi ketika banyak masyarakat kecil dan menengah enggan untuk mengibarkan bendera merah putih. Sementara masyarakat kelas menengah ke atas juga melakukan aksi serupa sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim yang berkuasa saat ini," ujar Heru pada hari Jumat, 15 Agustus 2026.
Situasi tersebut dinilai sebagai sebuah kecelakaan sejarah akibat perilaku kebijakan pemerintah serta contoh buruk yang ditunjukkan oleh para pejabat negara.
Heru turut menyoroti aksi pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh yang mencerminkan persoalan mendasar terkait kedaulatan serta tuntutan keadilan bagi daerah.
"Apa yang dirasakan masyarakat Aceh yang saat ini mengibarkan bendera Bintang Bulan, secara substansi mempunyai kesamaan dengan apa yang dirasakan rakyat Indonesia secara umum, yaitu tuntutan terhadap keadilan sosial, ekonomi, pendidikan, dan hukum," tambahnya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi ujian berat bagi kepemimpinan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Prabowo yang lahir dari masyarakat militer harusnya lebih peka dan bisa mengambil kesimpulan, terutama di daerah-daerah yang bisa dikatakan ingin menyatakan diri berpisah dengan Indonesia dan melakukan gerakan-gerakan separatisme," tegasnya.
Minimnya koordinasi antarlembaga pemerintah pusat turut dikritik dalam menangani berbagai persoalan krusial di daerah-daerah terpencil nusantara.
"Ketidakpuasan ini bukan bentuk perlawanan terhadap Indonesianya itu sendiri, tetapi lebih pada perilaku dan keberpihakan rezim yang kendalikan pemerintahan," ujarnya.
Aksi protes simbolik serupa juga dilaporkan muncul secara sporadis di wilayah Maluku dan Kalimantan sebagai bentuk tuntutan atas terciptanya keadilan di bawah payung NKRI.
"Dengan adanya pemerintahan yang tidak memihak kepada rakyat, kekecewaan ini bisa menjadi ekstrem dan melebur menjadi gerakan sipil. Ini menjadi kritik paling pedas bagaimana seharusnya ada pendekatan, terobosan, dan solusi dari pusat," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
