Berita, Nasional

Pemasangan Server LIMS Atas Izin Mantan Menkominfo Budi Arie?

Repelita.net

19 November 2026 20:23 WIB • 95 view

Pemasangan Server LIMS Atas Izin Mantan Menkominfo Budi Arie?
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia periode 2011 hingga 2013 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B Ponto menyoroti peran krusial otoritas telekomunikasi terkait pemasangan server sistem penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

ADVERTISEMENT

Pandangan tersebut diungkapkan Soleman B Ponto saat mengulas teknis pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem manajemen intersepsi sah atau Lawful Intercept Management System dalam program siniar Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Kamis, 19 November 2026.

Menurut purnawirawan perwira tinggi intelijen militer itu, pemasangan perangkat kendali jarak jauh pada server operator telekomunikasi tidak mungkin dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pejabat tertinggi yang membawahi sektor telekomunikasi.

Ia menilai izin resmi dari Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu yakni Budi Arie Setiadi merupakan kunci utama yang memungkinkan akses pemasangan perangkat penyadapan pada infrastruktur server tersebut.

"Untuk memasang remote di server tentunya harus izin, yang bisa mengizinkan hanya menteri yang membawahi telekomunikasi ini, izin itu diperoleh dari Budi Arie bisa karena tidak mungkin masuk," tegas Soleman.

Soleman menjelaskan bahwa setelah perangkat kendali jarak jauh berhasil dipasang atas dasar izin tersebut, pihak pelaksana penyadapan dapat mengakses seluruh data lalu lintas komunikasi maupun kode tagihan telepon secara leluasa.

Oleh karena itu, ia mendorong penyidik kepolisian agar tidak berhenti pada penindakan pelaku lapangan saja, melainkan turut mengusut pihak-pihak yang memberikan izin pemasangan server LIMS karena tindakan tersebut berpotensi masuk kategori turut serta mempermudah pelaksanaan tindak pidana makar.

Selain menelusuri pihak pemberi izin akses server, Soleman juga memaparkan sejumlah rangkaian peristiwa pendahulu atau anteseden yang mengarah pada dugaan upaya melumpuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.

Indikator tersebut antara lain penempatan lebih dari empat ribu tiga ratus anggota Polri aktif di tujuh belas kementerian dan lembaga negara melalui Peraturan Kepolisian yang dinilai membentuk pemerintahan bayangan setelah putusan Mahkamah Konstitusi mencabut ketentuan lama dalam Undang-Undang Polri.

Pada akhir perbincangan, Soleman B Ponto menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta guna melacak ke mana saja aliran hasil penyadapan tersebut dikirimkan serta mengembalikan seluruh personel kepolisian aktif ke dalam struktur asalnya.

"Presiden membentuk TGPF untuk mengejar ini lagi untuk melihat ke mana saja ini, kedua kembalikan lagi polisi aktif masukkan kembali ke struktur, ketiga bikin lagi Undang-Undang Polri yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar dan anggaran Polri masukkan dalam APBN ditulis di dalam undang-undang itu," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung