Repelita Manila - Gejolak perpolitikan di Filipina mencapai puncaknya setelah Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi menyetujui proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada tanggal 12 Mei 2026.
Keputusan krusial ini diambil melalui mekanisme pemungutan suara yang menunjukkan dukungan masif sebanyak 257 anggota parlemen, sementara hanya 26 orang yang menolak dan sembilan lainnya memilih untuk tidak memberikan suara.
ADVERTISEMENT
Dukungan yang melebihi sepertiga total suara DPR tersebut secara otomatis meneruskan berkas pemakzulan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini ke tingkat Senat untuk segera menjalani persidangan konstitusional.
Sara Duterte kini terpojok oleh deretan dakwaan berat mulai dari pelanggaran konstitusi, penyalahgunaan dana rahasia, hingga dugaan keterlibatan dalam praktik suap serta ketidakjujuran dalam melaporkan harta kekayaannya.
Sorotan paling tajam tertuju pada laporan transaksi perbankan mencurigakan senilai Rp1,7 triliun yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan profil pendapatan resmi sang wakil presiden selama ini.
Anggota parlemen Terry Ridon memberikan penegasan mengenai langkah hukum tersebut dengan menyatakan bahwa “Pemungutan suara hari ini bukan sekadar agenda politik, tetapi bentuk pertanggungjawaban konstitusional,” sebagai dasar tindakan mereka.
Senada dengan hal itu, Gerville Luistro selaku Ketua Komite Kehakiman DPR menekankan urgensi moral di balik kasus ini dengan berujar “Kami tidak bisa terus diam. Suara hari ini menentukan republik seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya,”.
Meskipun berkas telah lolos di DPR, nasib jabatan Sara Duterte sepenuhnya bergantung pada putusan sidang di Senat yang mensyaratkan dukungan dua pertiga anggota untuk benar-benar mendepaknya dari kekuasaan.
Namun, jalan pemakzulan ini diprediksi tidak akan mudah karena pengaruh kuat keluarga Duterte di Senat, termasuk dari Senator Alan Peter Cayetano yang mengingatkan bahwa “Impeachment tidak boleh sekadar menolak atau menghukum seseorang karena afiliasi politik,”.
Prahara ini menjadi bukti pecahnya kemitraan antara dinasti Marcos dan Duterte yang sebelumnya bersatu dalam koalisi pemenangan pemilu, terutama setelah penangkapan Rodrigo Duterte terkait isu perang narkoba di masa lalu.
Fenomena desakan pemakzulan ini secara mengejutkan juga bergaung di Indonesia, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menghadapi polemik serupa terkait kontroversi latar belakang pendidikan dan proses pencalonannya.
Sejumlah tokoh kritis di tanah air gencar mendorong isu serupa meskipun hingga usia jabatannya yang memasuki satu tahun tujuh bulan ini, posisi putra sulung Jokowi tersebut dinilai masih cukup solid menghadapi gempuran politik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
