[PEDAS] Pengamat Kebijakan Publik Sebut APBN Bukan Uang Presiden dan Ingatkan Pejabat Pusat Berhenti Merasa Jadi Pemilik Anggaran

Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik Media Wahyudi Askar memberikan penegasan tajam bahwa anggaran pendapatan dan belanja nasional bukanlah milik pribadi seorang kepala negara, melainkan dana publik yang berasal dari kekayaan daerah.

Pernyataan bernada kritik keras tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik pada hari Sabtu, 12 September 2026, untuk meluruskan persepsi keliru mengenai pengelolaan keuangan negara.

Sebagai landasan argumennya, pengamat tersebut menyampaikan kutipan langsung yang menekankan sumber utama pemasukan anggaran negara yang dikeruk dari berbagai wilayah di tanah air.

"Uang APBN itu bukan uang Presiden. Itu uang negara, yang sebagian besarnya diambil dari hasil sumber daya alam yang dikeruk dari daerah," kata Media Askar, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Lebih lanjut, ia merinci bahwa berbagai instrumen dana transfer seperti dana bagi hasil, alokasi khusus, alokasi umum, hingga dana desa merupakan hak konstitusional daerah yang wajib dikembalikan.

Seluruh komponen alokasi keuangan tersebut ditegaskan sama sekali bukan bentuk hadiah atau belas kasihan dari pusat, sehingga para pejabat di ibu kota diminta menghentikan cara pandang keliru tersebut.

Peringatan tegas agar para penguasa di lingkungan istana mengubah cara pandang mereka terhadap kepemilikan anggaran negara termuat secara utuh melalui kutipan aslinya berikut ini.

"DBH, DAK, DAU dan dana desa adalah hak daerah. Itu juga bukan hadiah Jakarta terhadap daerah. Untuk siapapun pejabat di istana negara, stop bicara seperti seorang ‘pemilik’ anggaran itu," tuturnya.

Menurut pandangan akademis tersebut, jajaran birokrat di pusat seharusnya memposisikan diri sebagai pengelola administratif semata yang memastikan kesejahteraan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

Gagasan mengenai perlunya pembekalan ulang wawasan sejarah serta relasi tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah disampaikan secara tegas melalui kutipan penutup berikut.

"Yang harus diretreat itu bukan hanya pejabat daerah tapi juga pejabat di istana. Bukan latihan fisik, tapi latihan otak, analisis dan sejarah, soal bagaimana seharusnya relasi antara pusat dan daerah," tandasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok